INSIBERNEWS, Jakarta — Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata BPI Nusantara (Danantara) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini disampaikan sang Presiden saat memberikan arahan dalam agenda Town Hall Meeting yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senin (28/4).
Diungkapkan Prabowo bahwa dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh direksi BUMN bahwa Danantara adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Baca Juga: Geram Pada Buzzer yang Kerap Giring Opini Banyak Orang, Baim Wong: Jangan Jadi Orang Bodoh!
Seluruh jajaran pengelola diminta untuk mengelola lembaga ini dengan baik, transparan, serta menjauhkan diri dari segala bentuk praktik lama yang tidak efisien.
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang enggak benar harus ditinggalkan,” tegas Prabowo.
Prabowo menyampaikan optimisme bahwa jika aset-aset yang berada di bawah pengelolaan Danantara dikelola secara benar dan profesional, total aset lembaga tersebut dapat mencapai hingga 1 triliun dolar AS.
Baca Juga: Tokoh Muda Gen Z Ajak Dialog Santai, Jawab Wacana Pelengseran Gibran
Selain soal kinerja keuangan, Prabowo juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, akhlak, dan watak seluruh jajaran direksi.
Ia menegaskan, tidak boleh ada toleransi terhadap sikap malas atau penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” ujarnya dengan nada tegas.
Baca Juga: Jonathan Frizzy Diperiksa Polisi Terkait Kasus Narkoba, Status Masih Sebagai Saksi
Presiden juga mendorong agar kesempatan promosi diberikan kepada pegawai Danantara di tingkat bawah yang menunjukkan kinerja baik dan profesionalisme tinggi.
Menurutnya, jabatan seharusnya diberikan berdasarkan kapabilitas, bukan faktor lain seperti suku, agama, ras, latar belakang, bahkan politik.