Menteri Nusron Ungkap Ada Oknum Internal dalam Pemberian SHGB dalam Kasus Pagar Laut

INSIBERNEWS - Dalam kasus pagar Laut di Banten, terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG).

Namun SHGB tersebut dinilai ilegal karena area di dalam pagar laut bukan merupakan daratan.

Setelah ditelusuri ternyata SHGB pagar laut ada melalui proses yang ilegal dan cacat hukum.

Baca Juga: KCI Bakal Terapkan Pembelian Tiket KRL Secara Digital, Stasiun Sudirman dan BNI City Jadi Percobaan

Dilansir INsibernews dari kanal YouTube TVR Parlemen (31/1/2025), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa SHGB tersebut memang benar dikeluarkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Namun serikat tersebut awalnya dikeluarkan pada 2021 untuk tanah daratan di perkampungan.

Kemudian pada tahun 2022, sertifikat tiba-tiba berubah untuk area di tengah laut.

Baca Juga: Shell Indonesia Hadapi Kendala Pasokan BBM, SPBU Kehabisan Stok

Kepemilikan dari sertifikat tersebut juga berubah. Dari yang semula milik 67 orang menjadi milik 11 orang.

“Ini kejadian tahun 2021, itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat ada 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan,” ujar Nusron Wahid.

Tanah yang ada dalam data sertifikat tersebut memiliki luas 11.263 hektar.

Baca Juga: Kemenkum Koordinasikan Proses Ekstradisi Buronan Kasus e-KTP Paulus Tannos dari Singapura

“Tiba-tiba bulan Juni 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur,” ucap Nusron Wahid.