Hamas Bahas Pemerintahan Baru di Gaza, Israel Tak Setuju?

INSIBERNEWS - Kelompok Palestina, Hamas, dikabarkan tengah berdiskusi dengan Mesir mengenai kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Jalur Gaza.

Pertemuan ini berlangsung di Kairo pada Selasa (28/1), di mana delegasi Hamas bertemu dengan Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad.

Baca Juga: Ramalan Cuaca Hari Ini! Daerah Jakarta Dan Sekitarnya Siap Siaga Hujan Seharian

Pembicaraan tersebut tidak hanya membahas pemerintahan Gaza pascaperang, tetapi juga menyoroti implementasi gencatan senjata serta potensi pertukaran tahanan dengan Israel.

Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan pentingnya memastikan Israel mematuhi semua ketentuan gencatan senjata tanpa hambatan. Pasalnya, masih ada berbagai pelanggaran yang terjadi, dan Hamas menuntut agar kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dijalankan tanpa penundaan.

Baca Juga: Resep Cookies Keju Honey Butter Renyah dengan Topping Modern untuk Lebaran 2025

Selain itu, diskusi juga mencakup upaya untuk membangun kembali sistem pemerintahan di Palestina, termasuk kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan atau komite pendukung masyarakat yang bisa berperan dalam mengelola Gaza.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan rencana ini. Israel dengan tegas menolak keterlibatan Hamas maupun Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Baca Juga: Resep Cookies Keju Aesthetic untuk Lebaran 2025 yang Berkesan

Di sisi lain, rakyat Palestina justru menolak campur tangan asing dalam urusan internal mereka, memperumit situasi politik yang sudah tegang.

Pada awal Januari lalu, Hamas sempat mengajak Fatah kelompok politik yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan komite yang bertugas mengelola Gaza. Hingga kini, belum ada kesepakatan final mengenai format pemerintahan yang akan diterapkan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Menu Serangga dan Ulat untuk MBG Jadi Kontroversi, Ahli Gizi Nilai Tidak Etis dan Dapat Merusak Selera Anak

Sementara itu, fase pertama gencatan senjata yang berlangsung sejak 19 Januari diharapkan bisa meredam eskalasi konflik yang telah menewaskan lebih dari 47.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Selain itu, lebih dari 11.000 orang dilaporkan hilang akibat serangan Israel yang juga menghancurkan infrastruktur Gaza, menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin parah.