INSIBERNEWS - Pemerintah kini menegaskan pentingnya dukungan dari sektor perbankan untuk menyukseskan program hilirisasi yang menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa bank-bank dalam negeri, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan swasta, diwajibkan mendanai proyek-proyek hilirisasi tersebut.
Baca Juga: Apple Ragu Investasi di Indonesia: Kualitas SDM dan Regulasi Jadi Batu Sandungan
"Kami sudah mulai membahas ini, meskipun informal. Namun, kami ingin memastikan bahwa perbankan lokal siap mendukung pembiayaan program hilirisasi ini. Ini adalah langkah yang tak bisa ditunda lagi," ungkap Bahlil saat memberikan keterangan usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Menurut Bahlil, program hilirisasi memiliki potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi yang luas. Bahkan, ia menyoroti bahwa waktu balik modal (break even point) proyek hilirisasi jauh lebih singkat dibanding sektor konsumsi.
Jika proyek konsumsi biasanya membutuhkan waktu 9-10 tahun untuk mencapai titik impas, proyek hilirisasi hanya memerlukan sekitar 6 tahun.
Baca Juga: Beredar Rumor Mengenai Libur Sekolah pada Saat Ramadan, Ini Jawaban Mendikdasmen
"Daripada mendanai sektor konsumsi yang butuh waktu panjang, lebih baik mendukung hilirisasi yang lebih cepat memberikan hasil," tambahnya.
Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa proyek konsumsi tetap memiliki nilai penting. Namun, ia berharap perbankan dapat menyesuaikan fokusnya agar lebih selaras dengan prioritas pemerintah.
Baca Juga: Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara Alami Erupsi, Yuk Simak Sejarah Letusan Gunung Tersebut
"Bukan berarti sektor konsumsi tidak penting. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana hilirisasi memberikan efek ganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional," jelasnya.
Baca Juga: BNPB Serukan Imbauan Terkait Erupsi Gunung Ibu Halmahera Barat, Apa Saja?
Pemerintah optimistis bahwa langkah ini tidak hanya akan mempercepat transformasi industri dalam negeri, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan mentah.
Artikel Terkait
Megawati dan Prabowo Dijadwalkan Bertemu, Meredakan Ketegangan Politik atau Ada Agenda Lain? Said Abdullah Klarifikasi Soal Isu Barter Status Hukum
30 Persen Masyarakat Indonesia Alami Penyakit Mental, Depresi dan Kecemasan Jadi Masalah Serius! Ini Penyebab dan Solusi yang Diberikan Menkes Budi
ASN Jakarta Kini Bisa Berpoligami, Ini Aturan dan Syaratnya! Siapa Saja yang Dapat Izin dan Apa Sanksinya?
Usulan Penggunaan Dana Zakat dan Uang Koruptor untuk Program Makan Bergizi Gratis, MUI Beri Penolakan Tegas - Zakat Tidak Bisa Dipakai!
Status Gunung Ibu Halmahera Barat Meningkat Jadi Awas, Pemerintah Siapkan Tempat Pengungsian
BNPB Serukan Imbauan Terkait Erupsi Gunung Ibu Halmahera Barat, Apa Saja?
Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara Alami Erupsi, Yuk Simak Sejarah Letusan Gunung Tersebut
Beredar Rumor Mengenai Libur Sekolah pada Saat Ramadan, Ini Jawaban Mendikdasmen
Istana Minta Badan Gizi Nasional Lakukan Evaluasi Menu MBG Akibat Ada 40 Siswa di SDN Sukoharjo Keracunan
Apple Ragu Investasi di Indonesia: Kualitas SDM dan Regulasi Jadi Batu Sandungan