INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) penting di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat menjadi sorotan utama.
Rakor ini dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta sejumlah menteri lain yang membidangi sektor pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Baca Juga: Berupaya Gerakan Ekonomi, Prabowo Perintahkan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Bersumber dari Desa
Dalam keterangannya seusai rapat, Cak Imin menjelaskan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat difokuskan untuk membantu masyarakat miskin agar mampu mandiri.
“Kita mulai dari target paling bawah, yakni masyarakat miskin ekstrem, untuk bisa naik kelas hingga berdaya dan mandiri,” ujar Cak Imin.
Upaya ini, menurutnya, memerlukan langkah cepat, terutama dalam penyediaan data tunggal yang akurat agar berbagai program dapat tepat sasaran.
Presiden juga memberikan perhatian khusus pada pekerja migran. Pemerintah berencana membangun setidaknya 100 balai latihan kerja baru di berbagai daerah.
Baca Juga: Sampai Rp2,5 Miliar! Bagaimana Nasib Uang WNA Malaysia Penonton DWP yang Dipalak Oknum Polisi?
Balai ini akan menjadi pusat pelatihan bagi pekerja migran sebelum keberangkatan, memastikan mereka memiliki keterampilan sesuai standar jabatan tertentu.
“Ini penting agar kualitas dan kemampuan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional,” kata Cak Imin.
Baca Juga: MK Putuskan untuk Hapus Sistem Presidential Threshold, Bagaimana Tanggapan dari Partai Politik?
Selain itu, pemerintah menyiapkan berbagai skema pendanaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM, koperasi, pekerja migran, dan sektor ekonomi kreatif.
Program ini meliputi peningkatan jumlah dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi, serta penyediaan kredit murah untuk berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Artikel Terkait
Jadi Kontroversi Karena Putusan MK, Sebenarnya Apa Itu Presidential Threshold?
Dulu Dianggap Konstitusional, Kini MK Justru Hapus Sistem Presidential Threshold, Kenapa?
Begini Tanggapan Pemerintah dan DPR Mengenai Putusan MK Hapus Presidential Threshold
MK Putuskan untuk Hapus Sistem Presidential Threshold, Bagaimana Tanggapan dari Partai Politik?
Sampai Rp2,5 Miliar! Bagaimana Nasib Uang WNA Malaysia Penonton DWP yang Dipalak Oknum Polisi?
Gaya Modern Minimalis, Desain Kamar Tidur Mewah dengan Sentuhan Estetik dan Simpel
Mewah dan Estetik, Desain Kamar Tidur Minimalis Gaya Modern yang Membuat Betah
Desain Kamar Tidur Minimalis Modern, Sentuhan Elegan yang Tetap Simpel dan Mewah
Said Didu Singgung Soal Surat Perintah Solo, Minta Prabowo Jangan Terjebak Bubur Panas Politik Buatan Jokowi dan Oligarki
Berupaya Gerakan Ekonomi, Prabowo Perintahkan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Bersumber dari Desa