Anwar Abbas Dukung Kebijakan Pemangkasan Anggaran Seremonial Oleh Prabowo

INSIBERNEWS - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, memberikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial di kementerian.

Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah positif yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah kebocoran anggaran yang selama ini menjadi perhatian publik.

Baca Juga: DPR Minta Libur 3 Hari Saat Pencoblosan, Alasannya untuk Mengukseskan Pilkada 2024

Anwar menyoroti bahwa tingkat kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) cukup signifikan, terutama sejak era Orde Baru hingga Reformasi.

Dia merujuk pada pendapat mantan Menteri Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo, yang memperkirakan bahwa pada masa Orde Baru, kebocoran anggaran dapat mencapai sekitar 30 persen.

Hal ini menjadi alasan mendasar bagi Anwar untuk mendukung inisiatif Prabowo.

Baca Juga: Kabinet Merah Putih Gelar Retreat di Akmil Magelang

“Tujuan pemangkasan anggaran ini bukanlah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah secara keseluruhan, tetapi lebih pada memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” ungkap Anwar.

Ia menekankan bahwa anggaran negara seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Baca Juga: Kapolsek Lemahabang Bersama Kaum Emak-emak Laksanakan Jumat Curhat

Anwar juga berharap agar para menteri dan wakil menteri yang diangkat dalam kabinet Prabowo dapat berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi presiden.

Ia mencatat bahwa Prabowo tampaknya ingin memulai era pemerintahan yang lebih pro-rakyat, di mana setiap kebijakan dan pengeluaran anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik.

Baca Juga: Israel Kembali Serang Pengungsian di Gaza, 17 Orang Tewas

“Saya berharap semua kegiatan yang tidak mendukung tujuan tersebut harus dihilangkan. Bahkan, Prabowo telah mengingatkan menterinya untuk tidak menggunakan dana APBN demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kroni mereka,” tegasnya.