Kaesang Pengarep Tidak Akan Maju Pilkada 2024, PSI : Sangat Patuh Konstitusi

 

Raja Juli mengatakan kaesang adalah orang yang taat konstitusi. Ia menjelaskan wacana majunya Kaesang di Pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah muncul karena ada kesempatan dan peluang dengan landasar konstitusional, pasca keputusan Mahkamah Agung (MA).

"Perlu ditegaskan kembali judicial review ke MA tidak dilakukan oleh Mas Kaesang dan sama sekali tidak terkait dengan Ketua Umum kami," kata Raja Juli.

Raja juga mengatakan bahwa sejak awal Kaesang tidak berminat untuk maju Pilkada 2024. Kaesang lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga.

Yang paling utama adalah istrinya, Erina Gundono yang akan segera melahirkan anak pertama dan melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.

Baca Juga: Cak Imin Ungkap Perasaan Senang akan Berjuang di PKB Ditemani Ma'ruf Amin di Periode 2024-2029

"Mas Kaesang sebenarnya lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga, terutama karena akan segera akan lahir anak pertama dan menemani istrinya, Mbak Erina Gudono, yang sekolah di salah satu kampus terbaik Amerika Serikat (AS)," kata Raja Juli.

Namun, ketika putusan MA soal usia kandidat keluar, internal PSI mendesak Kaesang untuk terlibat kontestasi Pilkada 2024. Menjelang keberangkatan Kaesang dan keluarga di Amerika Serikat, Raja Juli menyebut hingga hari ini Kaesang belum 100 persen memutuskan untuk menjadi calon wakil gubernus di Jawa Tengah. 

Pada saat bersamaan, komunikasi dengan KIM Plus terus terlaksana. Nama Kaesang hampir mengerucut sebelum dia berangkat ke AS, bahkan beberapa partai seperti Nasdem sudah mendeklarasikannya menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah.

Baca Juga: Jadwal Pertandingan Pekan Ketiga 25 Agustus 2024 di BRI Liga 1, Ada Persib Bandung vs Arema FC

Raja Juli mengaku mengetahui jika salah seorang staf administrasinya membantu Kaesang mengurus persyaratan adiministrasi Pilkada. Meskipun Kaesang maupun partai-partai di KIM Plus belum memberikan kepastian 100 persen.  

Oleh karena itu, Raja Juli menegaskan pengurusan persyaratan tersebut dilakukan sebelum keputusan MK. "Semua proses administrasi itu dihentikan setelah keputusan MK. PSI taat konstitusi dan sepenuhnya mengikuti keputusan MK," kata dia. (***)