Negara Mayoritas Islam Tajikistan Larang Warganya Memakai Hijab, Ini Alasannya

INSIBERNEWS - Tajikistan merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun Majelis tinggi parlemen negara tersebut telah menetapkan peraturan yang melarang warganya menggunakan hijab.

Di bawah pimpinan ketuanya Rustam Emomali, pekan lalu, negeri itu resmi meloloskan undang-undang yang melarang "pakaian asing". Tajikistan menargetkan jilbab dan pakaian tradisional Islam lain yang masuk ke Tajikistan dari Timur Tengah.

Bagi warga yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda mulai 7.920 somoni Tajikistan senilai Rp12.1 juta untuk warga negara biasa hingga 54.000 somoni atau senilai Rp82.9 juta untuk pejabat pemerintah. Khusus tokoh agama, mereka bisa didena 57.600 somoni (sekitar Rp88.4 juta).

Baca Juga: Ratusan Massa Kembali Gelar Aksi Geruduk Kantor Kajari Purwakarta, Minta Tuntaskan Dugaan Kasus Gratifikasi Mantan Bupati

Keputusan larangan warganya menggunakan hijab dianggap mengejutkan. Menurut sensus tahun 2020, negara Asia Tengah dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa itu memiliki 96% beragama Islam.

Pemerintah berdalih langkah ini disebut berguna untuk "melindungi nilai-nilai budaya nasional" dan "mencegah takhayul dan ekstremisme". Khusus jilbab misalnya, warga dilarang mengimpor, menjual, mengenakan, dan mengiklankan jilbab serta didorong untuk mengenakan pakaian nasional Tajikistan.

Meski begitu larangan hijab di Tajikistan dipandang sebagai cerminan garis politik yang ditempuh pemerintah presiden seumur hidup Emomali Rahman. Ia berkuasa sejak 1997.

Sebenarnya jilbab dilarang sejak tahun 2009. Tutup kepala itu tak boleh dikenakan di lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintah.

Baca Juga: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Polisi di Purwakarta Awasi Penyaluran Bansos Beras

Rezim Rahmon mendorong sejumlah aturan formal dan informal untuk mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh. Di sisi lain, ia memperkuat kendalinya atas negara tersebut.