Ratusan Massa Kembali Gelar Aksi Geruduk Kantor Kajari Purwakarta, Minta Tuntaskan Dugaan Kasus Gratifikasi Mantan Bupati

INSIBERNEWS, Purwakarta - Lagi untuk kedua kalinya massa yang jumlahnya Ratusan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Purwakarta (AMPP) kembali menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Rabu (26/6/2024).

Aksi yang mereka lakukan di depan Kejari Purwakarta yaitu memberikan dukungan moral kepada pihak Kejari untuk segera menuntaskan penanganan dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota Inova Hybrid, dengan Nopol T 1507 CA dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Purwakarta ke mantan Bupati Anne Ratna Mustika.

Baca Juga: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Polisi di Purwakarta Awasi Penyaluran Bansos Beras

koordinasi aksi AMPP Ibnu Saepul Rohman dalam orasinya menagih janji Kejari Purwakarta untuk menuntaskan kasus dugaan gratifikasi yang sedang ditangani.

"Kami menagih janji Kejaksaan Negeri Purwakarta saat menggelar aksi pada 8 Mei lalu akan menuntaskan kasus gratifikasi yang belum terlihat progresnya hingga ia (Plt Dr Mukhlis) diganti dengan Jaksa definitif," kata Ibnu, kepada awak media.

Oleh sebab itu, kata Ibnu, melalui aksi moral kali ini AMPP memberikan dukungan moral Kejari Purwakarta yang baru Martha Parulina Berliana, untuk menuntaskan kasus tersebut.

Baca Juga: Gulai Tanpa Santan Gangan Palapa Khas Muaro Jambi, Menjadi Kuliner Nusantara Paling Unik Saat Ini

"Kami mendukung penuh Kejari Purwakarta untuk menuntaskan dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota yang diterima Anne Ratna Mustika," katanya.

"Kami juga menuntut Kejari Purwakarta untuk segera memproses kasus tersebut dan memanggil Anne Ratna Mustika dan para oknum yang terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut," sambungnya.

Selain itu, pihak AMPP menuntuk pihak Kejari untuk berlaku adil dan transparan dalam memproses dugaan kasus grarifikasi tersebut.

Baca Juga: Pj Bupati Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Kades di Lebak, Semoga Jadi Motivasi Untuk Melaksanakan Program Pembangunan

"Meminta Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk berlaku adil, transparan, bertanggung jawab, dan tidak pandang bulu dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Purwakarta," pungkasnya.