Berlokasi di Hutan hingga Kuburan, 100 Titik Dapur MBG di Cilacap Diduga Fiktif

INSIBERNEWS – Dugaan keberadaan ratusan titik fiktif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Hasil investigasi terbaru menemukan sekitar 100 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar ternyata tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang layak digunakan sebagai dapur penyedia makanan bergizi.

Temuan tersebut terungkap setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah melakukan verifikasi langsung terhadap sejumlah titik yang sebelumnya diajukan sebagai lokasi pendirian dapur MBG.

Baca Juga: Tragis! PMI Asal Aceh dan Bayinya Meninggal di Malaysia, Diduga Dibunuh Karena Motif Utang

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa dari lebih dari 300 titik yang tercatat dalam sistem, sekitar 100 lokasi diduga fiktif karena tidak ditemukan infrastruktur yang mendukung operasional program.

"Setelah dilakukan pengecekan oleh kepala SPPG yang ditunjuk Badan Gizi Nasional, ternyata terdapat sejumlah titik yang sama sekali tidak memiliki bangunan atau fasilitas pendukung," ujar Ammy saat menghadiri aksi dukungan terhadap program MBG di Alun-alun Cilacap, Senin (22/6/2026).

Lebih mengejutkan lagi, hasil verifikasi menemukan beberapa titik berada di lokasi yang tidak memungkinkan dijadikan dapur pelayanan gizi. Sejumlah titik bahkan teridentifikasi berada di area persawahan, tengah hutan, hingga kawasan pemakaman.

Baca Juga: Ribuan Bal Pakaian Bekas Ilegal Disita Bea Cukai, Sindikat Antar-Pulau Rugikan Negara Puluhan Miliar

Menurut Ammy, kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam proses pendataan maupun pengajuan lokasi SPPG.

"Ada titik yang berada di tengah hutan, ada di persawahan, bahkan ditemukan di area kuburan. Jelas lokasi-lokasi tersebut tidak dapat digunakan untuk operasional dapur MBG," katanya.

Dugaan Jual Beli Titik SPPG Menguat

Temuan ini sekaligus memperkuat isu yang belakangan ramai diperbincangkan terkait dugaan praktik jual beli titik pendirian SPPG. Pemerintah daerah menilai keberadaan titik-titik fiktif menjadi indikasi bahwa proses pengusulan lokasi perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga: Dasco Hubungi Dirut Pertamina di Tengah Rakernas KSPI, Soroti Harga Gas dan Ancaman PHK 55 Ribu Pekerja

Ammy menegaskan bahwa persoalan tersebut harus segera dibenahi agar tidak menghambat pelaksanaan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa isu mengenai titik fiktif maupun dugaan jual beli titik memang perlu mendapatkan perhatian serius. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," tegasnya.