Bahlil Bantah Krisis Batu Bara Jadi Penyebab Listrik Padam, Tegaskan Distribusi Tanggung Jawab PLN

INSIBERNEWS - Menyoroti pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa gangguan pasokan batu bara bukan penyebab hal tersebut.

Menurut Bahlil, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah memastikan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Karena itu, ia menilai persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi kewenangan PLN.

Baca Juga: Momen Ulang Tahun Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Lontarkan Kritik Pedas

Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara PLN sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton. Untuk menjamin pasokan tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang nasional menyediakan batu bara dalam jumlah yang bahkan melebihi kebutuhan.

"Dari kebutuhan 154 juta ton tersebut, Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan batu bara nasional sekitar 180 hingga 190 juta ton. Saat ini yang sudah dikontrak PLN mencapai 134 juta ton," ujar Bahlil sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (21/6/2026).

Ia menambahkan, selisih kebutuhan yang belum dikontrak hanya sekitar 18 juta ton. Oleh sebab itu, ia menilai tidak ada persoalan kekurangan pasokan batu bara di tingkat hulu.

Baca Juga: AS Bantah Selat Hormuz Ditutup Iran Lagi, Sebut Puluhan Kapal Masih Lalu Lalang Bawa Jutaan Barel Minyak

Menurutnya, jika terdapat kendala hingga menyebabkan pasokan tidak sampai ke pembangkit listrik, maka hal tersebut masuk ke ranah manajemen logistik dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

Meski membantah adanya krisis batu bara, Bahlil mengakui bahwa dirinya menerima laporan mengenai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa daerah.

Ia meminta PLN segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi gangguan yang terjadi agar masyarakat tidak terus dirugikan oleh pemadaman listrik.

Baca Juga: Menteri Maruarar Pastikan Bunga KPR Subsidi Tetap Gembok di Angka 5 Persen

"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah mengalami pemadaman bergilir. Saya meminta PLN segera melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan terukur agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dan tidak ada lagi pemadaman," tegasnya.

Bahlil menekankan bahwa pengelolaan operasional sistem kelistrikan sepenuhnya berada di bawah kendali PLN, sementara pemerintah berperan sebagai regulator yang mengawasi dan memastikan kebijakan berjalan dengan baik.