Prabowo Bentuk Komite Kereta Cepat, AHY Ditunjuk Pimpin Pengawasan Proyek Jakarta-Bandung

INSIBERNEWS - Presiden resmi membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai langkah memperkuat pengawasan dan koordinasi proyek transportasi strategis nasional tersebut.

Dalam keputusan terbaru pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau AHY dipercaya menjadi Ketua Komite.

Pembentukan komite itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Aturan tersebut menjadi dasar baru pemerintah dalam memperkuat pengelolaan proyek kereta cepat yang selama ini menjadi perhatian publik.

 Baca Juga: Pasokan Minyak Dunia Menyusut, Ancaman Krisis Energi Mulai Menghantui Pasar Global

Dalam isi aturan itu disebutkan bahwa pemerintah membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung guna memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih efektif.

Kehadiran komite dinilai penting agar operasional, pengembangan, hingga aspek pembiayaan proyek dapat dipantau secara lebih terintegrasi.

 Baca Juga: Harga Kakao Dunia Naik Tajam, Kemendag Sebut Penutupan Selat Hormuz Jadi Pemicu

Penunjukan AHY sebagai ketua juga dinilai mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor infrastruktur dan konektivitas nasional.

Sebagai Menko IPK, AHY nantinya akan mengoordinasikan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan proyek kereta cepat, termasuk evaluasi pelayanan dan pengembangan kawasan penunjang.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri menjadi salah satu proyek transportasi modern terbesar di Indonesia.

Moda transportasi ini diharapkan mampu memangkas waktu perjalanan antarkota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang dilalui jalur kereta cepat. Pemerintah juga menargetkan integrasi transportasi publik agar akses masyarakat semakin mudah dan efisien.

 Baca Juga: Kabut Putih Masuk Rumah Warga di Tuban, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya

Selain fokus pada operasional, pemerintah disebut akan memperhatikan aspek keselamatan, efisiensi biaya, hingga peningkatan jumlah penumpang.