Yusril dan KSAD Kompak Bantah Ada Arahan Pusat soal Pembubaran Nobar Pesta Babi

INSIBERNEWS – Menyoroti ramainya polemik terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa tidak ada instruksi langsung dari TNI AD terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menilai langkah pembubaran yang terjadi merupakan keputusan pemerintah daerah (pemda) setempat berdasarkan pertimbangan keamanan.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Aman Lewat Impor Minyak Rusia

Menurut Maruli, kewenangan menjaga stabilitas wilayah berada di tangan aparat dan unsur pemerintahan daerah yang berkoordinasi langsung di lapangan.

“Tidak ada instruksi langsung. Pembubaran itu dari pemerintah daerah untuk menjaga keamanan wilayah,” ujar Maruli.

KSAD menjelaskan, keputusan pembubaran nobar lahir dari koordinasi antara unsur pemerintahan dan aparat di daerah yang menilai adanya potensi gangguan ketertiban.

Baca Juga: Israel Tangkap WNI dalam Misi Global Sumud Flotilla, DPR Desak Kemenlu Bergerak Cepat

Ia menyebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan apabila kegiatan melibatkan pelajar atau mahasiswa.

Selain faktor keamanan, Maruli juga menyinggung isi film dokumenter tersebut yang menurutnya masih perlu diuji kebenarannya.

“Pemda berkewenangan mengamankan wilayah dan masyarakatnya karena tingkat kebenaran dari film ini juga belum tentu benar,” katanya.

Baca Juga: SMAN 1 Sambas Tolak Final Ulang LCC 4 Pilar Kalbar, Minta Nama Baik Dipulihkan dan Jaminan Keamanan

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik pemutaran Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang menuai perdebatan di ruang publik.

Di luar persoalan pembubaran nobar, Maruli turut mempertanyakan sumber pendanaan produksi film dokumenter tersebut.