INSIBERNEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh ekspektasi tinggi kepada Thomas A.M. Djiwandono yang baru terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia menilai Thomas memiliki kapasitas untuk berkontribusi signifikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter ke depan.
Harapan itu disampaikan Purbaya usai bertemu awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, kehadiran Thomas di jajaran pimpinan BI diharapkan mampu memperkaya sudut pandang kebijakan, khususnya dalam membaca keterkaitan antara moneter dan fiskal.
Baca Juga: Diperiksa Hingga Subuh, Reza Arap Dimintai Keterangan Terkait Kematian Lula Lahfah
“Harapannya, beliau bisa menjalankan kebijakan dengan baik dan memberi masukan yang lebih kuat pada kebijakan moneter, termasuk dengan mempertimbangkan berbagai concern di sisi fiskal,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa ruang kerja Thomas di Bank Indonesia tetap berada dalam koridor independensi bank sentral. Ia memastikan Kementerian Keuangan tidak akan, dan tidak bisa, mencampuri keputusan moneter yang menjadi kewenangan penuh BI.
Menurut Purbaya, independensi tersebut justru menjadi fondasi utama agar koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berjalan sehat. Sinergi dibangun melalui komunikasi dan pertukaran pandangan, bukan lewat intervensi atau tekanan kebijakan.
Ia juga menilai tantangan ekonomi ke depan tidak ringan, mulai dari ketidakpastian global, dinamika suku bunga internasional, hingga stabilitas nilai tukar. Dalam konteks itu, peran deputi gubernur BI menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.
Thomas Djiwandono sebelumnya telah memaparkan komitmennya untuk memperkuat tata kelola kebijakan moneter serta mendorong koordinasi yang efektif dengan otoritas fiskal dan sektor keuangan. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional saat ini.
Dengan resmi terpilihnya Thomas, pemerintah berharap hubungan kerja antara BI dan Kementerian Keuangan semakin solid, namun tetap berada di jalur yang profesional. Ke depan, publik menanti bagaimana kolaborasi tersebut diterjemahkan dalam kebijakan nyata.***
Artikel Terkait
Komisi III DPR Tegaskan Polri di Bawah Presiden, Bukan Kementerian!
Kecelakaan Maut Padang Panjang–Bukittinggi, Enam Orang Tewas dan Jalur Utama Sempat Lumpuh
Wamenkum Sebut Keadilan Restoratif KUHP Baru Mulai Terbukti Efektif di Daerah
Utang Jatuh Tempo Membengkak, APBN 2026 Dihadapkan Tekanan Pembiayaan Berat
Beri Kode Huruf K, Noel Singgung Terkait Terlibatnya Partai Politik di Kasus K3 Kemenaker
BMKG Prediksi Besok Jakarta Diguyur Hujan Lebat, Pemprov DKI Siagakan 200 Ekskavator dan Lakukan Modifikasi Cuaca
Intim dan Romantis, Pernikahan Ranty Maria Rayn Wijaya di Bali Curi Perhatian
Harumkan Nama Indonesia, Rancangan Kendaraan Garuda UNY Team Isi Podium Pertama Shell Eco-Marathon 2026
DPR Restui Thomas Djiwandono ke BI, Janji Jaga Independensi Jadi Taruhan
Diperiksa Hingga Subuh, Reza Arap Dimintai Keterangan Terkait Kematian Lula Lahfah