INSIBERNEWS - Sejak awal proses uji kelayakan, arah angin politik di Senayan sudah terbaca. Komisi XI DPR akhirnya memberi lampu hijau bagi Thomas Djiwandono untuk melangkah ke posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Juda Agung yang diproyeksikan mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan.
Penunjukan Thomas, yang akrab disapa Tommy, sempat memantik perhatian publik. Selain latar belakangnya sebagai ekonom, ia juga dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto dan saat ini menjabat Bendahara DPP Partai Gerindra, kombinasi yang memunculkan pertanyaan soal independensi bank sentral.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam fit and proper test di Komisi XI. Sejumlah anggota dewan menyoroti potensi konflik kepentingan, namun Thomas dinilai mampu menjawab keraguan dengan menegaskan komitmen profesionalnya untuk menjaga jarak antara kebijakan moneter dan kepentingan politik praktis.
Pergantian ini juga menandai babak baru bagi Juda Agung, yang selama ini dikenal berpengalaman di bidang kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.
Perpindahannya ke Kementerian Keuangan diharapkan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak.
Baca Juga: Intim dan Romantis, Pernikahan Ranty Maria Rayn Wijaya di Bali Curi Perhatian
Dalam pemaparannya, Thomas mengusung lima pilar strategi sebagai kerangka kerja. Fokusnya mencakup tata kelola kebijakan yang kuat dan kredibel, peningkatan efektivitas bauran kebijakan, penguatan daya tahan sistem keuangan, percepatan sinergi fiskal–moneter–sektor keuangan, serta keberlanjutan transformasi keuangan nasional.
Ia menekankan pentingnya bank sentral yang adaptif terhadap perubahan, termasuk dinamika suku bunga global, arus modal, dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Menurutnya, BI perlu tetap lincah tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi fondasi stabilitas.
“Saya meyakini lima pilar ini dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adaptif, dan tetap lincah dalam menghadapi perubahan,” ujar Thomas Djiwandono.
Pelaku pasar pun menanti bagaimana implementasi strategi tersebut ke depan. Ekspektasi stabilitas nilai tukar, inflasi yang terjaga, serta koordinasi yang solid dengan pemerintah menjadi sorotan utama, terutama saat ruang kebijakan semakin terbatas.
Baca Juga: Evakuasi Korban Longsor Cisarua Bandung Barat Terus Dilakukan, KDM Janji Beri Rp10 Juta per KK
Dengan restu DPR di tangan, tantangan Thomas bukan lagi soal legitimasi, melainkan pembuktian. Konsistensi menjaga independensi BI dan kemampuan merespons tekanan ekonomi akan menjadi ujian nyata pada fase awal kepemimpinannya.***
Artikel Terkait
Bela Istri dari Jambret, Warga Sleman Jadi Tersangka dan Kasus Berujung Restorative Justice
Evakuasi Korban Longsor Cisarua Bandung Barat Terus Dilakukan, KDM Janji Beri Rp10 Juta per KK
Komisi III DPR Tegaskan Polri di Bawah Presiden, Bukan Kementerian!
Kecelakaan Maut Padang Panjang–Bukittinggi, Enam Orang Tewas dan Jalur Utama Sempat Lumpuh
Wamenkum Sebut Keadilan Restoratif KUHP Baru Mulai Terbukti Efektif di Daerah
Utang Jatuh Tempo Membengkak, APBN 2026 Dihadapkan Tekanan Pembiayaan Berat
Beri Kode Huruf K, Noel Singgung Terkait Terlibatnya Partai Politik di Kasus K3 Kemenaker
BMKG Prediksi Besok Jakarta Diguyur Hujan Lebat, Pemprov DKI Siagakan 200 Ekskavator dan Lakukan Modifikasi Cuaca
Intim dan Romantis, Pernikahan Ranty Maria Rayn Wijaya di Bali Curi Perhatian
Harumkan Nama Indonesia, Rancangan Kendaraan Garuda UNY Team Isi Podium Pertama Shell Eco-Marathon 2026