DPR Angkat Suara soal Dugaan Bisnis Sawit PT Sinarmas di Aceh, Komisi IV Janji Turun Cek Temuan Jatam

INSIBERNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi perhatian terhadap dugaan keterlibatan dua raksasa industri sawit, Sinarmas Group dan Musim Mas Group, dalam kerusakan lingkungan di Provinsi Aceh.

Isu ini mencuat setelah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkap dugaan adanya kolaborasi bisnis yang berkontribusi terhadap degradasi hutan hingga memicu bencana ekologis di Sumatera.

Baca Juga: 82 Orang Hilang, Begini Kesaksian Korban Selamat Longsor Cisarua yang Dengar Dentuman Keras Sebelum Tanah Runtuh

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam menanggapi laporan tersebut. Ia menegaskan Komisi IV akan menelusuri lebih lanjut temuan yang disampaikan Jatam, termasuk memeriksa dampak aktivitas perkebunan sawit terhadap kawasan hutan dan lingkungan sekitar.

"Nanti kami di Komisi IV akan mengecek temuan itu secara menyeluruh,"ujar Rajiv saat dimintai tanggapan.

Rajiv menambahkan, jika dalam proses penelusuran ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Menurutnya, seluruh pelaku usaha wajib tunduk pada regulasi yang berlaku, terlebih jika aktivitasnya berdampak langsung pada keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Baca Juga: Ketegangan AS–Iran Dongkrak Harga Minyak, Brent dan WTI Melonjak ke Level Tertinggi Pekan Ini

"(Soal sanksi) tentu mengikuti aturan yang berlaku," tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, mengungkapkan dugaan kuat adanya keterkaitan antara praktik bisnis sawit Sinarmas Group dan Musim Mas Group—yang saat ini disebut berada di bawah kendali pengusaha Bachtiar Karim—dengan kerusakan ekosistem di Aceh. Kerusakan tersebut diduga berkaitan dengan alih fungsi hutan dan lemahnya pengawasan terhadap konsesi perkebunan.

Baca Juga: Foto Terakhir Lula Lahfah Tersebar di Medsos, Awkarin Hingga Jennifer Coppen Minta Penyebar Berhenti dan Take Down

Menurut Jatam, aktivitas industri sawit di wilayah rawan ekologis seperti Aceh berpotensi memperparah risiko bencana, mulai dari banjir hingga longsor. Kondisi ini dinilai tidak bisa dilepaskan dari menyusutnya tutupan hutan yang selama ini berperan sebagai penyangga lingkungan.

Jatam juga menekankan pentingnya keterbukaan data serta audit menyeluruh terhadap izin dan operasional perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan. Mereka mendorong pemerintah dan DPR untuk tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi juga mengambil langkah konkret demi mencegah kerusakan yang lebih luas.

Isu ini pun menambah daftar panjang sorotan publik terhadap tata kelola industri sawit nasional. Di satu sisi, sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian, namun di sisi lain kerap dikritik karena dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya.

Baca Juga: Persija Resmi Datangkan Shayne Pattynama, Macan Kemayoran Tambah Amunisi Timnas