Menkeu Siapkan Mutasi Besar-besaran di Ditjen Pajak, Sinyal Bersih-bersih Birokrasi

INSIBERNEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah perombakan besar di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari upaya pembenahan internal dan penguatan integritas institusi. Rotasi pegawai akan dilakukan dalam skala luas dan bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

Sebagai langkah awal, Purbaya telah melantik empat pejabat baru di lingkungan DJP wilayah Jakarta Utara. Pelantikan ini dilakukan tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak.

Baca Juga: Sentimen Geopolitik Melunak, Harga Minyak Dunia Tertekan ke Level Terendah Pekanan

Purbaya menegaskan, mutasi yang dilakukan kali ini bukanlah yang terakhir. Ia memberi sinyal bahwa perombakan yang lebih besar akan menyusul dalam waktu dekat.

“Saya duga bukan yang terakhir mutasi ini. Kami akan lakukan dalam satu-dua bulan ini yang lebih ramai lagi, lebih besar lagi,” ujar Purbaya di Aula Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, penyegaran organisasi tidak semata-mata dipicu oleh kasus hukum atau dugaan penyelewengan. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan terhadap kinerja pegawai yang dinilai belum menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Baca Juga: Harga DOC Masih Tinggi, Danantara Siapkan 12 Pabrik Pakan dan Bibit Ayam

Menkeu menilai, DJP membutuhkan perubahan nyata agar kembali fokus pada pelayanan publik dan fungsi utamanya sebagai pengelola penerimaan negara. Oleh karena itu, rotasi jabatan dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki budaya kerja dan tata kelola internal.

Ia juga menekankan bahwa pembenahan ini bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Kepercayaan publik, kata dia, menjadi fondasi utama bagi keberhasilan sistem perpajakan nasional.

“Tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, bukan karena citra saya atau Anda, tapi citra pajak dan keuangan,” kata Purbaya.

“Yang paling penting, itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita yang setahun kemarin sulit sekali meningkatkan.”

Baca Juga: Harga Minyakita Ditargetkan Melunak Awal Februari, Pemerintah Kebut Pasokan Lewat BUMN

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi sementara penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun. Angka ini setara 87,6 persen dari target APBN 2025 yang dipatok Rp2.189,3 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan atau shortfall sekitar Rp271,7 triliun.

Purbaya menegaskan, penerimaan negara hanya dapat dijaga apabila kepercayaan publik tetap terpelihara. Karena itu, ia menekankan peran strategis setiap pegawai pajak dalam menjaga keberlangsungan fiskal dan kredibilitas negara di mata masyarakat.***