Wali Kota Maidi Bantah Keras Tuduhan KPK, Klaim Tak Tahu Asal Uang Rp550 Juta

INSIBERNEWS - Wali Kota Madiun Maidi membantah keras tudingan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menyeret namanya. Bantahan itu disampaikan langsung setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maidi terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan terborgol saat digiring petugas menuju mobil tahanan. Wajahnya tampak tegang, namun ia tetap melontarkan pernyataan singkat kepada awak media yang menunggu di lokasi.

Baca Juga: Emas Pecah Rekor USD4.800, Saham Tambang Bergerak Tak Seirama di Bursa

Ia menegaskan tidak pernah melakukan pemerasan maupun menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan penyidik. Menurut Maidi, tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ia ketahui.

"Nggak benar, nggak benar pemerasan, dan enggak ada, enggak ada gratifikasi."

Selain membantah tuduhan, Maidi juga mengaku tidak mengetahui asal-usul uang tunai yang ditunjukkan KPK dalam konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, penyidik memperlihatkan barang bukti berupa uang pecahan rupiah dengan total nilai mencapai Rp550 juta.

Baca Juga: Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Nakal, Negara Tegaskan Tak Ada Toleransi Rusak Hutan

"Lah iya, ndak tahu asal-usul uang itu."

KPK sebelumnya menyebut uang ratusan juta rupiah tersebut diamankan dalam rangkaian OTT terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah pihak yang memiliki kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Penyidik menduga praktik tersebut berkaitan dengan pengurusan proyek dan perizinan.

Meski demikian, Maidi bersikukuh bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan, mengetahui, ataupun menerima aliran dana yang dituduhkan. Ia menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum untuk membuktikan klaim tersebut.

Baca Juga: Perdana Menteri Inggris Apresiasi Kerja Sama Maritim RI dan Inggris yang Ciptakan Lapangan Kerja

Penetapan Maidi sebagai tersangka sontak memicu perhatian publik, mengingat yang bersangkutan dikenal luas sebagai kepala daerah dengan berbagai program pembangunan kota. Sejumlah pihak menilai kasus ini akan menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, masyarakat menanti pembuktian di pengadilan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.***