INSIBERNEWS - Pemerintah Prancis secara resmi menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan internasional yang digagas Presiden AS Donald Trump guna mengawasi pemerintahan sementara dan proses rekonstruksi pasca-perang di wilayah Gaza.
Undangan tersebut dikirim Washington kepada puluhan pemimpin dunia. Dalam proposalnya, AS menawarkan keanggotaan selama tiga tahun, termasuk opsi kursi permanen dengan kontribusi dana hingga USD 1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun.
Dewan ini dirancang untuk bekerja berdampingan dengan pemerintahan teknokrat Palestina selama masa transisi.
Baca Juga: TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan Timah Rp12,5 M di Perairan Bangka
Namun, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menegaskan bahwa Paris tidak dapat menerima tawaran tersebut. Menurutnya, piagam Dewan Perdamaian dinilai melampaui mandat yang telah disepakati dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Sebagaimana tertulis saat ini, cakupan dewan tidak hanya terbatas pada Gaza dan itu bertentangan dengan rencana perdamaian yang telah disahkan PBB,” ujar Barrot dalam pernyataan resminya, Senin (19/1/2026), seperti dikutip RFI.
Barrot menambahkan bahwa keterlibatan Prancis dalam dewan tersebut berpotensi melanggar komitmen internasional yang selama ini dipegang negaranya.
Baca Juga: California Buka Kawasan Alam 547 Hektare yang Tersembunyi Selama 100 Tahun
Sementara itu, Gedung Putih menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai instrumen penting untuk menjalankan rencana 20 poin yang disetujui Dewan Keamanan PBB pada November lalu.
Struktur eksekutif dewan ini akan diisi oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Timur Tengah Steve Witkoff, serta Jared Kushner, menantu sekaligus negosiator utama Presiden Trump.
Trump sendiri berharap sejumlah negara menyatakan kesediaan bergabung dalam forum ekonomi dunia di Davos, Swiss, yang dijadwalkan berlangsung pekan ini, sebagaimana dilaporkan Bloomberg.
Baca Juga: Trump Apresiasi Iran Batalkan Eksekusi Massal Usai Gelombang Protes Berdarah
Namun rencana tersebut menuai respons dingin dari Eropa. Sejumlah media melaporkan adanya kekhawatiran serius di kalangan pejabat Uni Eropa. Media Israel i24NEWS bahkan menggambarkan suasana di Brussel sebagai “sangat gugup dan penuh skeptisisme” terhadap inisiatif AS tersebut.
Di pihak lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan secara prinsip terhadap pembentukan dewan, meski ia mengakui adanya perbedaan pandangan antara Israel dan Amerika Serikat mengenai mekanisme dan kewenangannya.
Artikel Terkait
California Buka Kawasan Alam 547 Hektare yang Tersembunyi Selama 100 Tahun
TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan Timah Rp12,5 M di Perairan Bangka
Banjir Karangligar Karawang Capai 3 Meter, Rumah Panggung KDM hingga Sekolah Terendam
Diduga Menikah Lagi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Terekam Duduk di Pelaminan Bersama Pengusaha Malaysia
Isi Grup 'Mas Menteri Core Team' Dibongkar di Sidang Tipikor, Jaksa Ungkap Arah Awal Kebijakan Nadiem
OTT KPK di Pati, Bupati Sudewo Diamankan dan Diperiksa Intensif