Pola Banjir Jakarta Dinilai Berubah, DPRD Dorong Kewenangan Lebih Besar ke Wilayah

INSIBERNEWS - Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menilai strategi penanganan banjir di Ibu Kota perlu segera disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan. Menurutnya, pola genangan yang muncul belakangan ini tidak lagi terpusat di titik-titik lama, melainkan semakin menyebar dan sulit diprediksi.

Kevin menyoroti bahwa pendekatan penanganan banjir yang masih bertumpu pada koordinasi tingkat provinsi dinilai kurang responsif menghadapi dinamika tersebut. Ia menilai, waktu respons kerap terlambat karena keputusan teknis harus menunggu instruksi dari level atas.

Baca Juga: Tragedi Mencekam Di Perlintasan KA Andalusia-Spanyol: Dua Kereta Cepat Saling Tabrak, 21 Tewas 70 Luka-luka

Dalam pandangannya, Pemprov DKI Jakarta perlu mulai menggeser strategi dengan memperkuat kesiapsiagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Aparat wilayah dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi lapangan dan perubahan lingkungan di wilayah masing-masing.

“Karakter banjir Jakarta sudah berubah. Kalau tetap menggunakan pola lama yang sentralistis, respons akan selalu tertinggal,” ujar Kevin Wu.

Ia mengusulkan agar pemangku wilayah dibekali kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam pengambilan keputusan darurat saat genangan mulai muncul. Selain kewenangan, dukungan sumber daya seperti peralatan, anggaran operasional, dan personel siaga juga dinilai penting.

Baca Juga: Banjir Ganggu Jalur Rel, Sejumlah Kereta Jarak Jauh Dibatalkan PT KAI

Kevin menilai, langkah awal yang cepat di tingkat wilayah dapat mencegah genangan kecil berkembang menjadi banjir yang lebih luas. Penanganan dini, seperti pembersihan saluran, pengoperasian pompa, hingga pengaturan lalu lintas lokal, dinilai krusial.

Selain itu, ia mendorong adanya sistem pelaporan yang lebih fleksibel dan real time dari kelurahan ke kecamatan, tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Dengan demikian, data genangan dapat segera ditindaklanjuti.

Kevin juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap peta rawan banjir Jakarta. Menurutnya, perubahan tata kota, pembangunan masif, serta cuaca ekstrem membuat peta lama tidak lagi sepenuhnya relevan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Turun Tangan, Coretax Mulai Normal Usai Dikeluhkan Wajib Pajak

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta dapat menjadikan masukan ini sebagai bahan perbaikan kebijakan agar penanganan banjir lebih adaptif, cepat, dan berpihak pada keselamatan warga.***