Klaim AS Kuasai Greenland Picu Protes, Wacana Boikot Piala Dunia 2026 Menguat!

INSIBERNEWS - Wacana boikot Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat mulai mencuat sebagai bentuk protes terhadap sikap Washington terkait Greenland. Seorang politisi senior Jerman menyebut langkah tersebut bisa dipertimbangkan sebagai opsi paling ekstrem untuk menekan Presiden AS Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara kebijakan luar negeri partai Kristen Demokrat Jerman CDU/CSU, Jürgen Hardt. Ia menilai isu Greenland tidak bisa dipandang sebagai retorika semata karena menyangkut kedaulatan wilayah dan stabilitas geopolitik.

Baca Juga: Imbas Stand-Up Viral, Anak Pandji Jadi Sasaran Perundungan oleh Warganet

“Memboikot turnamen harus dipertimbangkan hanya sebagai langkah terakhir untuk menyadarkan Presiden Trump terkait isu Greenland,” kata Hardt, Jumat.

Sebagaimana dikutip media Jerman Bild, Hardt menyoroti fakta bahwa Trump sangat menaruh perhatian besar terhadap ajang Piala Dunia. Karena itu, turnamen olahraga dinilai bisa menjadi instrumen tekanan politik yang efektif jika jalur diplomasi menemui jalan buntu.

Isu boikot ini juga mulai berdampak di tingkat publik. Media Yordania, Roya News, melaporkan pada 10 Januari bahwa hampir 17.000 penggemar sepak bola disebut telah membatalkan tiket Piala Dunia mereka, menyusul seruan boikot sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Amerika Serikat.

Baca Juga: PBB Ungkap Skala Kehancuran Gaza, Puluhan Juta Ton Puing dan Ancaman Generasi Hilang

Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan digelar secara bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini menjadi edisi pertama yang melibatkan 48 tim peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Amerika Serikat juga tengah bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2028 di Los Angeles. Dua ajang olahraga global ini dinilai semakin menempatkan Washington di bawah sorotan internasional, tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga politik luar negeri.

Baca Juga: BTS Umumkan Album Baru ‘ARIRANG’, Tanda Kembalinya Aktivitas Grup Usai Wamil

Presiden Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Ia berdalih pulau tersebut memiliki posisi strategis bagi keamanan nasional AS serta penting untuk mempertahankan “dunia bebas” dari pengaruh China dan Rusia.

Pernyataan itu ditentang keras oleh otoritas Denmark dan pemerintah Greenland. Mereka menegaskan bahwa Greenland bukan wilayah yang dapat dicaplok dan meminta Amerika Serikat menghormati kedaulatan serta keutuhan wilayah mereka.

Greenland sendiri merupakan bekas koloni Denmark hingga 1953 dan memperoleh otonomi luas pada 2009. Saat ini, wilayah tersebut memiliki kewenangan besar dalam pemerintahan dan kebijakan domestik, meski urusan pertahanan dan luar negeri masih berada di bawah Denmark.***