INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto tengah mematangkan rencana pembentukan lembaga khusus percepatan pembangunan perumahan. Langkah ini disiapkan untuk menjawab lonjakan target renovasi dan pembangunan hingga dua juta unit hunian pada tahun 2026.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, 30 Desember 2025. Dalam rapat itu, isu percepatan penyediaan rumah layak menjadi salah satu fokus utama pembahasan.
Baca Juga: Dari Spanyol ke Media Sosial, Tradisi Makan 12 Anggur di Bawah Meja Kembali Ramai Saat Tahun Baru
Fahri menjelaskan, Presiden menilai pola kerja lintas kementerian yang selama ini berjalan belum cukup efektif untuk mengejar target besar di sektor perumahan. Kewenangan yang tersebar dinilai membuat proses pembangunan dan renovasi rumah berjalan lambat.
“Beberapa kali beliau menitipkan pesan agar dicari mekanisme percepatan pembangunan perumahan,”ujar Fahri kepada awak media.
Menurut Fahri, Presiden juga menegaskan bahwa dasar hukum pembentukan lembaga tersebut sebenarnya sudah tersedia. Sejumlah undang-undang memberi mandat agar negara memiliki institusi dengan kewenangan kuat untuk mengakselerasi pembangunan perumahan secara terintegrasi.
Baca Juga: Mulai 1 Januari 2026, Pupuk Subsidi Siap Mengalir ke Petani dan Pembudidaya I
“Ada mandat dari beberapa undang-undang untuk membentuk lembaga percepatan pembangunan perumahan,”lanjutnya.
Lembaga ini nantinya diharapkan menjadi pusat koordinasi tunggal, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan program perumahan nasional. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menghadapi keterbatasan akses hunian layak.
Selain renovasi rumah tidak layak huni, program ini juga menyasar pembangunan kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Pemerintah ingin memastikan rumah yang dibangun tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup penghuninya.
Baca Juga: Banjir dan Longsor Aceh Lumpuhkan Listrik, PLN Sebut Kerusakan Lebih Berat dari Tsunami 2004
Fahri menambahkan, skema pembiayaan, peran swasta, serta dukungan pemerintah daerah juga akan menjadi bagian penting dalam desain lembaga tersebut. Presiden disebut meminta agar seluruh pihak terkait dilibatkan sejak awal agar target ambisius bisa tercapai.
Dengan pembentukan lembaga khusus ini, pemerintah berharap program perumahan nasional dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Target dua juta unit rumah pada 2026 pun diharapkan bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata komitmen negara menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat.***
Artikel Terkait
Buruh Siap Gelar Aksi Beruntun, UMSK 2026 Jadi Ujian Kepemimpinan Gubernur Jabar
MRT Jakarta Perpanjang Jam Operasi Sambut Malam Tahun Baru 2026
Heboh! Bayi Ditinggal Sendirian di Rumah oleh Ayahnya Karena Kerja Shift Malam, Warga Balang Makassar Ikut Cari Solusi
Hadiah dan Hibah Impor Kini Lebih Mudah, Menkeu Terbitkan Aturan Baru Bebas Bea Masuk dan Cukai
Lebih dari 10 Juta Wajib Pajak Aktif di Coretax, DJP Dorong Percepatan Migrasi Digital
Bundaran HI Jadi Magnet Malam Tahun Baru, Pemprov DKI Tiadakan Parkir Demi Kelancaran Acara
Peta Damai Rusia-AS Terguncang, Putin Peringatkan Trump soal Serangan Drone Ukraina
Banjir dan Longsor Aceh Lumpuhkan Listrik, PLN Sebut Kerusakan Lebih Berat dari Tsunami 2004
Mulai 1 Januari 2026, Pupuk Subsidi Siap Mengalir ke Petani dan Pembudidaya I
Dari Spanyol ke Media Sosial, Tradisi Makan 12 Anggur di Bawah Meja Kembali Ramai Saat Tahun Baru