Jaga Marwah Laporkan Ketua Satgas BLBI ke KPK, Soroti Dugaan Penyimpangan Penyitaan Aset

INSIBERNEWS - Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) resmi menyerahkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mereka arahkan kepada Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Jaga Marwah, Edison Tamba, di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 4 Desember 2025.

Edison menjelaskan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penyitaan aset yang diklaim sebagai milik Andri Tedjadharma, salah satu pemegang saham Bank Centris Internasional. Ia menilai langkah penyitaan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa dasar hukum yang kuat.

Baca Juga: Dari Layar ke Lapak Kuliner, Kisah Epy Kusnandar dan Istri Kini Jadi Kenangan Setelah Ia Berpulang Di Usia 61 Tahun

“Penyitaan itu dipaksakan dan tidak sah secara hukum,” ujar Edison kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa penetapan Andri sebagai obligor BLBI selama ini tidak memiliki pijakan yang jelas. Menurutnya, status tersebut justru menimbulkan banyak pertanyaan karena tidak pernah dibuktikan melalui proses hukum yang transparan.

Dalam laporan resminya, Jaga Marwah juga menyinggung dugaan adanya rekayasa dalam penetapan status obligor, termasuk indikasi keberadaan rekening ganda atas nama Bank Centris di Bank Indonesia yang dinilai tidak lazim.

Baca Juga: Kerusakan Alam Disorot Gus Kautsar: Banjir dan Longsor Adalah Alarm, Bukan Sekadar Musibah!

“Ini mengindikasikan adanya manipulasi sistem perbankan,” tegas Edison.

Edison mengklaim bahwa bukti kuat mengenai bukan obligornya Andri bersumber dari putusan Mahkamah Agung (MA) serta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia bahkan menuding bahwa jika ada pihak yang merujuk pada putusan MA untuk menyebut Andri sebagai obligor, besar kemungkinan putusan tersebut palsu.

“Dasar penyitaan yang dilakukan Satgas sangat jelas melawan hukum,” ujarnya.

Baca Juga: Aturan Baru OJK Soal Penjatahan IPO: Porsi Ritel Kini Diperbesar, Akses Investor Kecil Makin Terbuka

Oleh karena itu, Edison mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rionald Silaban beserta sejumlah pimpinan Bank Indonesia yang dianggap memiliki keterkaitan dalam proses penetapan rekening serta kebijakan penanganan BLBI.

“Kami meminta KPK bertindak cepat untuk mengusut dan memanggil semua pihak yang terlibat,” kata Edison.