Belanja Pemerintah Tembus Rp1.109 T, Airlangga Sebut Dorong Laju Ekonomi di Akhir 2025

INSIBERNEWS - Belanja pemerintah pusat menunjukkan akselerasi signifikan menjelang penutupan tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi belanja Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp1.109 triliun per 24 November 2025.

Angka ini mencerminkan dorongan kuat pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang masih penuh tekanan.

Baca Juga: BPKB Basah, STNK Hilang Diterjang Banjir? Begini Cara Mengurusnya Tanpa Ribet

Tak hanya itu, dari total belanja tersebut, porsi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah menyerap Rp213 triliun.

Airlangga menyebut belanja strategis ini mencakup sektor-sektor yang menjadi fokus pembangunan seperti kedaulatan pangan, kesehatan, transformasi digital, hingga penguatan pendidikan.

“Percepatan realisasi belanja Pemerintah per 24 November, Kementerian/Lembaga Rp1.109 triliun, dan program prioritas Presiden jumlahnya Rp213 triliun,” ujar Airlangga dalam sambutannya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga: Polri Buka Posko Kemanusiaan, Ajak Warga Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Seluruh Indonesia

Belanja pemerintah, kata Airlangga, masih menjadi salah satu motor utama yang menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal III 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan (year on year), menunjukkan konsistensi meski berbagai negara kini menghadapi perlambatan.

Ia menjelaskan bahwa realisasi belanja yang dipercepat setiap menjelang akhir tahun bukan semata karena tuntutan administratif, tetapi juga strategi untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan aktivitas produksi, hingga mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Tunggal Aktor Gary Iskak yang Hilang Kendali saat Kendarai Motor di Pesanggrahan

Di sisi lain, Airlangga menyinggung pentingnya menjaga reformasi fiskal yang sedang berjalan. Pemerintah terus mendorong optimalisasi belanja yang lebih produktif, efisien, dan transparan agar dampaknya terasa langsung hingga tingkat daerah.

Pemerintah juga menekankan agar setiap K/L menjaga kualitas program agar tidak sekadar mengejar serapan, melainkan memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.

Program prioritas, terutama yang bersinggungan dengan layanan publik, dipastikan tetap menjadi penyangga utama kebijakan ekonomi nasional.

Baca Juga: Prabowo Kirim 17 Starlink ke Sumut untuk Pulihkan Komunikasi di Daerah Terisolasi Banjir dan Longsor