Prabowo Siapkan Dewan Kesejahteraan Keuangan, Lengkapi Peran DNKI untuk Jaga ‘Kesehatan Finansial’ Warga

INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk sebuah dewan nasional baru yang secara khusus fokus pada isu kesejahteraan keuangan masyarakat.

Langkah ini diambil untuk melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang selama ini menangani akses layanan keuangan, namun dinilai masih perlu diperkuat pada aspek kesehatan finansial jangka panjang.

Menurut pemerintah, kebutuhan akan wadah baru ini muncul seiring kompleksitas tantangan ekonomi rumah tangga, mulai dari literasi keuangan yang rendah, kerentanan terhadap utang, hingga minimnya kesiapan finansial masyarakat menghadapi situasi darurat.

Baca Juga: Mentan Amran Copot Staf Nakal yang Pungli Petani, Ungkap Tarif Rp50–600 Juta untuk Alsintan

Presiden Prabowo ingin ada lembaga yang dapat merumuskan strategi komprehensif, bukan hanya terkait akses, tetapi juga kualitas dan ketahanan finansial warga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden melihat pentingnya lembaga yang mampu mengkoordinasikan berbagai kementerian dan otoritas keuangan agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Modifikasi Cuaca Dilakukan untuk Kurangi Curah Hujan dan Tekan Risiko Bencana Susulan di Sumatera

“Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat internal di Istana Merdeka, Kamis (27/11).

Dewan baru ini diperkirakan akan berfungsi sebagai pusat arah kebijakan yang mencakup beragam aspek, mulai dari literasi dan edukasi finansial, mekanisme perlindungan konsumen, hingga sistem pemantauan kesehatan keuangan rumah tangga.

Pemerintah menilai pendekatan seperti ini penting agar masyarakat tidak hanya bisa mengakses layanan keuangan, tetapi juga mengelolanya dengan bijak.

Baca Juga: Ibunda Virgoun Klarifikasi Isu Akses CCTV, Singgung Soal Rumah hingga Dugaan Rekaman yang Beredar

Selain itu, kehadiran dewan ini juga diharapkan bisa memperkuat program-program yang sudah berjalan, termasuk integrasi data ekonomi keluarga, pemetaan risiko keuangan, serta penyusunan kebijakan preventif agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman ilegal maupun skema keuangan yang merugikan.

Airlangga menyebut bahwa pemerintah masih mematangkan struktur, kewenangan, dan mekanisme kerja dewan tersebut. Namun ia memastikan bahwa mandat utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca Juga: Sumut Kebut Penanganan Banjir dan Longsor, Status Tanggap Darurat Resmi Berlaku hingga 10 Desember