INSIBERNEWS - Tingginya aktivitas impor kedelai yang masih dilakukan oleh pemerintah menuai sorotan tajam dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto.
Titiek menyebut masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi olahan hasil kedelai seperti tempe dan tahu, menyayangkan bahan bakunya masih impor.
Dalam rapat kerja (Raker) DPR bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (24/11/2025) kemarin, Titiek menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memasukkan kedelai sebagai produk komoditas prioritas di Indonesia.
Baca Juga: Operator SPBU Swasta Mulai Ambil BBM Impor Lewat Pertamina, Shell Siap Kirim Kargo Akhir Bulan
“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas,” ujar Titiek dalam rapat yang dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman itu.
“Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak,” lanjutnya.
Meski begitu, Titiek juga menyampaikan apresiasinya pada kinerja Kementan yang berhasil mencapai swasembada beras.
Baca Juga: MUI Desak Pemerintah dan DPR untuk Evaluasi Aturan Lewat Fatwa Terbaru
Namun, menurutnya tak cukup karena kebutuhan kedelai dalam negeri pun cukup tinggi.
“Kami mengapresiasi Kementerian Pertanian sudah bisa swasembada beras, kemudian sudah swasembada jagung, tolong ke depan juga swasembada kedelai,” ujar putri ke-4 Presiden Soeharto itu.
Titiek juga mengingatkan Amran tentang program pemerintah dari Perum Bulog bernama Pajale, yang fokus pada komoditas utama yaitu padi, jagung, dan kedelai.
“Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton) itu. Malu pak, kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” tuturnya lagi.
Mentan Amran Ungkap Kementan Punya Program Tanami Lahan Kedelai
Amran lantas memberikan respons bahwa saat ini Kementan sudah memiliki program untuk menanam kedelai.
Artikel Terkait
Ogah Legalkan Thrifting, Mendag Soroti Kontroversi Balpress Ilegal: Dilarang Bukan karena Tak Bayar Pajak
Tegas! Mentan: Beras Sabang 250 Ton Ilegal Tanpa Izin, Ancam Copot Pejabat Tak Patuh Presiden
MUI Desak Pemerintah dan DPR untuk Evaluasi Aturan Lewat Fatwa Terbaru
Operator SPBU Swasta Mulai Ambil BBM Impor Lewat Pertamina, Shell Siap Kirim Kargo Akhir Bulan
Sopir Pembawa 207 Ribu Ekstasi Ditangkap di Tangerang, Klaim Atribut Polri di Mobil Sudah Ada Sejak Dibeli