Penyerapan Dana Pemerintah di Himbara Capai 84 Persen, Kemenkeu Sebut Penyaluran Berjalan Efektif

INSIBERNEWS - Pemerintah melaporkan progres positif penyerapan dana pemerintah yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dari total alokasi Rp200 triliun, sebanyak Rp167,6 triliun atau sekitar 84 persen telah berhasil disalurkan ke berbagai sektor dalam lima minggu sejak program ini dimulai pada September 2025.

Baca Juga: Bos KCIC Sambangi Kemenko Perekonomian, Bahas Kondisi Whoosh dan Proses Restrukturisasi Utang

Perkembangan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR pada Senin, 17 November 2025. Ia menilai percepatan penyaluran ini menjadi sinyal bahwa perbankan mampu menjalankan mandat dengan baik.

“Data per 22 Oktober menunjukkan sekitar lima minggu setelah penempatan, perbankan telah menyalurkan Rp167,6 triliun, atau 84 persen dari total dana yang ditempatkan,” ujar Febrio dalam pemaparannya.

Baca Juga: Menjelang HPL? Yuk Lakukan Beberapa Hal Ini Supaya Proses Lahiran Lebih Lancar

Menurut Febrio, penempatan dana pemerintah di Himbara memang dirancang untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mempercepat pembiayaan sektor produktif. Karena itu, tingginya realisasi penyerapan dianggap mencerminkan respons pasar yang cukup kuat.

Ia menambahkan, sebagian besar dana tersebut telah dialirkan untuk mendukung pembiayaan UMKM, proyek infrastruktur, dan penguatan sektor-sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berharap efek berganda dari penyaluran ini mulai terlihat pada kuartal berikutnya.

Baca Juga: Rumah Tangga Marissa Anita dan Andrew Trigg di Ujung Tanduk, Gugatan Cerai Resmi Diajukan

Selain itu, Febrio menekankan pentingnya pengawasan agar penyaluran dana berjalan tepat sasaran. Ia menyebut bahwa pemerintah akan terus memantau efektivitas penyerapan, termasuk memastikan perbankan melakukan penyaluran sesuai target yang sudah disepakati.

RDP tersebut juga menjadi forum bagi anggota Komisi XI untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait dampak langsung penempatan dana terhadap perekonomian nasional.

Beberapa anggota dewan menyoroti pentingnya transparansi penggunaan dana serta pencapaian indikator yang diharapkan.

Baca Juga: Akui Kekayaan RI Lama Dinikmati Bangsa Lain, Prabowo Dorong Lahirnya Generasi Dokter dan Insinyur Baru untuk Rubah Pengelolaan