INSIBERNEWS - Polemik seputar ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas di ruang publik. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyinggung Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dianggap akan menyesal karena menyatakan keaslian ijazah kepala negara tersebut.
Roy mengklaim telah mengantongi salinan ijazah Jokowi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dokumen itu disebutnya merupakan berkas resmi yang digunakan saat pendaftaran Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012, serta saat maju di Pilpres 2014 dan 2019.
“Kita lihat saja nanti, waktunya akan tiba. Saya yakin UGM pada akhirnya akan menyadari dan menyatakan penyesalannya,” ujar Roy dalam sebuah pernyataannya kepada media.
Pernyataan itu sontak memantik reaksi publik dan akademisi. Banyak pihak menilai tudingan tersebut hanya memperpanjang polemik lama yang berulang tanpa bukti baru yang kuat. Sebab, UGM sendiri sudah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi adalah lulusan sah universitas tersebut.
Rektor UGM, Ova Emilia, kembali menegaskan bahwa tidak ada yang perlu diragukan dari status akademik Presiden Jokowi. Ia memastikan bahwa Jokowi benar-benar menyelesaikan studi dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985.
“UGM jelas memberikan ijazah kepada Joko Widodo pada tahun 1985. Kami memiliki bukti akademik resmi mengenai hal tersebut,” tegas Ova dalam podcast #UGMMenjawab Ijazah Joko Widodo yang tayang di kanal YouTube resmi UGM.
Ova juga menjelaskan, setelah ijazah diserahkan kepada lulusan, tanggung jawab atas perawatan dan penyimpanan dokumen berada sepenuhnya pada pemiliknya. Pihak kampus tidak memiliki kewenangan atau alasan untuk mengomentari perdebatan publik di luar konteks akademik.
Baca Juga: Kisruh di SMAN 1 Cimarga, Kepala Sekolah Tampar Murid, Ratusan Siswa Mogok Belajar!
“Kami tidak dalam posisi menanggapi perdebatan yang sifatnya politik atau spekulatif. UGM berdiri pada data dan prosedur akademik,” ujarnya menegaskan.
Pihak UGM juga mengimbau agar masyarakat bijak menyikapi isu ini dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu berdasar. Menurut mereka, lembaga pendidikan tinggi seharusnya dihormati sebagai penjaga integritas ilmu pengetahuan, bukan dijadikan alat tarik-menarik kepentingan politik.
Baca Juga: Gus Irfan Gandeng KPK dan Kejagung, Tegaskan Komitmen Haji Bersih dan Transparan
Artikel Terkait
Gagal Bawa Timnas ke Piala Dunia 2026, Ketum PSSI Erick Thohir Minta Maaf ke Prabowo
Buktikan Kualitas Layanan, BRI Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia
Tetap Setia, Dokter Kamelia Dampingi Ammar Zoni di Tengah Kasus Narkoba
Menkeu Purbaya Beri Tenggat hingga Akhir Oktober, Serapan Rumah Subsidi Wajib Ngebut
Gus Irfan Gandeng KPK dan Kejagung, Tegaskan Komitmen Haji Bersih dan Transparan
Ramai Warganet Dukung Kepala Sekolah, Kasus Siswa Merokok di SMAN 1 Cimarga Berujung Laporan Polisi
Kisruh di SMAN 1 Cimarga, Kepala Sekolah Tampar Murid, Ratusan Siswa Mogok Belajar!
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Meletus, Kolom Abu Capai 8.000 Meter dan Hujan Abu Landa Dua Kecamatan
Tragis! Diduga Sering Cekcok, Polisi Kejar Suami Pelaku KDRT yang Bakar Istri di Jatinegara
Opini soal Bantuan Al Khoziny Dinilai Singgung Komunitas Santri, Rumah Atalia Praratya Digeruduk Massa