Gus Irfan Gandeng KPK dan Kejagung, Tegaskan Komitmen Haji Bersih dan Transparan

INSIBERNEWS - Langkah tegas dilakukan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, untuk memastikan pengelolaan ibadah haji di Indonesia berjalan tanpa cela.

Pada Selasa (14/10/2025), Gus Irfan bersama rombongan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta Selatan, guna meminta pendampingan hukum serta pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan haji.

Baca Juga: Tetap Setia, Dokter Kamelia Dampingi Ammar Zoni di Tengah Kasus Narkoba

“Kami datang untuk memastikan semua proses di Kemenhaj berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak benar. Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gus Irfan usai pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam melakukan reformasi total di sektor haji dan umrah.

Presiden Prabowo disebut telah memberi arahan agar tata kelola penyelenggaraan haji — dari administrasi, aset, hingga sumber daya manusia — harus dibenahi menyeluruh dengan prinsip keterbukaan dan integritas.

Baca Juga: Buktikan Kualitas Layanan, BRI Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia

Dalam pertemuan itu, salah satu pembahasan penting adalah mengenai pengalihan aset dan sumber daya manusia dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kemenhaj.

Gus Irfan menegaskan bahwa proses transisi ini tidak boleh dilakukan tergesa-gesa, melainkan harus mengikuti aturan hukum agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

“Presiden ingin semuanya terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Peralihan aset, jabatan, dan pegawai harus diawasi langsung oleh lembaga penegak hukum supaya tidak ada peluang penyimpangan,” tegasnya.

Baca Juga: Gagal Bawa Timnas ke Piala Dunia 2026, Ketum PSSI Erick Thohir Minta Maaf ke Prabowo

Tak berhenti di situ, Gus Irfan juga membawa daftar ratusan nama calon pegawai dan pejabat yang akan bergabung ke Kemenhaj untuk diperiksa latar belakangnya oleh Kejagung. Pemeriksaan ini, kata dia, juga dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses seleksi lebih objektif dan berlapis.

“Kami ingin orang-orang di Kemenhaj benar-benar bersih, punya integritas, dan tidak terlibat kasus korupsi. Makanya semua nama kami serahkan ke Kejagung dan KPK untuk dicek,” jelas Gus Irfan.

Baca Juga: Respon Menlu Sugiono Soal Momen Bisik-bisik Prabowo ke Trump di KTT Mesir