Cak Imin Bela Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: 'Kalau 1.900 Santri Mau Belajar di Mana?'

INSIBERNEWS - Rencana renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memicu perdebatan di publik.

Sebagian pihak menilai langkah itu tidak tepat, sementara yang lain menganggap pemerintah memang seharusnya hadir membantu fasilitas pendidikan keagamaan.

Baca Juga: Ranty Maria Bocorkan 80 Persen Persiapan Nikah dengan Rayn Wijaya, tapi Bukan Tahun Ini!

Isu ini pertama kali mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengumumkan bahwa pihaknya siap turun tangan membangun kembali pesantren tersebut. Namun, rencana itu menuai kritik karena dianggap menyalahi fokus penggunaan APBN.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, buka suara.

Ia menilai penggunaan dana negara untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny justru langkah yang benar, mengingat ribuan santri kini kesulitan melanjutkan belajar setelah insiden yang menimpa pesantren tersebut.

Baca Juga: Gaya Komunikasi Menkeu Purbaya Disorot DPR, Diminta Fokus dan Stop Komentari Kementerian Lain

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN. Kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan belajar di tenda? Pemerintah mau diam saja?” tegas Cak Imin kepada wartawan di kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).

Cak Imin juga menantang para pengkritik untuk memberikan solusi konkret daripada hanya menolak. Menurutnya, menyelamatkan hak pendidikan ribuan anak jauh lebih penting dibanding memperdebatkan soal teknis anggaran.

“Kepada teman-teman yang menolak penggunaan APBN, saya tanya, apa solusinya? Kalau 1.900 anak ini tidak bisa belajar, lalu mau bagaimana?” ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Gelar Pertemuan Rutin dengan Investor, Upaya Bangun Kembali Kepercayaan Pasar

Ia menegaskan bahwa renovasi ini bukan proyek biasa, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah agar para santri tetap bisa menimba ilmu.

“Tolong dibuka mata bahwa yang kita bantu adalah anak-anak negeri yang sedang belajar,” ujarnya.

Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai langkah tersebut tetap harus dikawal. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, meminta agar setiap penggunaan APBN untuk proyek seperti ini diaudit secara transparan.