Prabowo dan PM Kanada Sepakat Tandatangani Perjanjian Dagang Besar ICA-CEPA

INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda lawatannya ke Kanada usai menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Pada Rabu, 24 September 2025, Prabowo tiba di Ottawa dan disambut hangat dalam rangkaian kunjungan kenegaraan yang sarat dengan momen penting bagi hubungan kedua negara.

Baca Juga: Banyak Kritik Soal MBG, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin Tegaskan Tidak Akan Ada Rencana Pemberhentian Program MBG

Salah satu agenda utama Presiden Prabowo di Ottawa adalah pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi.

Puncak kunjungan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

Acara bersejarah ini berlangsung di Parliament Hill, gedung parlemen yang menjadi simbol politik Kanada.

Baca Juga: Jelang Revalidasi Global Geopark UNESCO, Wamenpar Cek Kesiapan Geopark Maros-Pangkep

Proses penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada, Maninder Sidhu.

Kedua belah pihak menekankan bahwa kesepakatan ini akan menjadi fondasi baru bagi hubungan dagang yang lebih sehat, adil, dan saling menguntungkan.

ICA-CEPA diproyeksikan akan membawa dampak besar bagi ekonomi Indonesia. Berdasarkan perhitungan, perjanjian ini berpotensi mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga menyentuh angka USD 11,8 miliar pada tahun 2030.

Tak hanya itu, kontribusi terhadap perekonomian nasional juga diperkirakan menambah pertumbuhan PDB sekitar 0,12 persen.

Baca Juga: Ridwan Kamil Menolak Berdamai Dengan Lisa Mariana, Imbas Nama Baiknya Hancur dan Alami Gangguan Rumah Tangga

Namun, manfaat yang ditawarkan ICA-CEPA tidak sebatas angka. Perjanjian ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, meningkatkan transparansi regulasi, serta memperkuat perlindungan investasi.

Hal ini diharapkan mampu menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan ramah bagi investor maupun UMKM.