Terkait Persoalan Visa Haji Furoda yang Tidak Terbit, Menag Nasaruddin Umar Ungkap Banyak Aturan Baru dari Arab Saudi

INSIBERNEWS - Berbeda dari tahun sebelumnya, operasional pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini memiliki beberapa perbedaan.

Diungkapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI, bahwa pemerintah Arab Saudi memiliki aturan ketat untuk menertibkan haji tahun ini.

Seperti yang ramai menjadi isu di tahun ini adalah sulitnya visa haji furoda terbit, sehingga banyak calon jemaah haji yang batal berangkat.

Baca Juga: Selain Aturan Jam Malam, Dedi Mulyadi Larang Guru Berikan PR untuk Siswa di Jabar

Menanggapi hal itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pun buka suara mengenai gagal terbitnya visa haji furoda.

“Visa furoda ini, dari awal kami sudah menyampaikan bahwa tahun kali ini akan berbeda karena banyak sekali peraturan-peraturan Saudi Arabia ditetapkan untuk menertibkan haji ini,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Makkah saat konferensi pers bersama media di Makkah pada Rabu, 4 Juni 2025.

Dijelaskan oleh Nasaruddin bahwa visa haji furoda diurus oleh pihak swasta langsung dengan otoritas Arab Saudi.

Baca Juga: BRI Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan Menjaga Ekosistem melalui BRI Menanam – Grow and Green

Sehingga banyak jemaah yang gagal berangkat karena sistem digital pendataan sepenuhnya berada di otoritas Arab Saudi, jadi akses pendataan baru tidak bisa dilakukan oleh pihak lain.

“Ini yang banyak terjadi di Indonesia, banyak sekali teman-teman kita itu terlambat, sudah close komputer di sini, di pusat, baru tertutup dan yang bisa membuka itu adalah otoritas yang sangat tinggi,” ujar Nasaruddin lagi.

“Karena inilah, Saudi Arabia tahun ini betul-betul banyak peraturan baru,” tambahnya.

Baca Juga: Vidi Aldiano Digugat Rp24,5 Miliar Gara-Gara Lagu Nuansa Bening, Rumahnya Terancam Disita

Keterlambatan itu bisa terjadi karena jemaah haji furoda yang tidak segera mengurus perpindahan menjadi haji khusus.

Sampai pada sistem pendataan dan penerbitan visa haji telah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi.