Diskon Listrik Resmi Dibatalkan Pemerintah, Bantuan Subsidi Upah jadi Penggantinya

INSIBERNEWS - Sebelumnya pemerintah berencana untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada bulan Juni dan Juli 2025.

Namun, rencana pemberian diskon listrik tersebut resmi dibatalkan. Disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pembatalan program diskon listrik disebabkan oleh kendala teknis dalam penganggaran.

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat," ujar Sri Mulyani kepada wartawan usai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 Juni 2025.

Baca Juga: Jelang Masa Liburan Sekolah, Pemerintah Bakal Diskon Besar Tiket Kereta, Pesawat, Kapal hingga Tol!

"Kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan tak bisa dijalankan," lanjutnya.

Terkait hal itu, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengganti diskon listrik dengan bantuan subsidi upah (BSU).

Menurut Sri Mulyani, dalam tahap awal perencanaan stimulus, program subsidi upah belum masuk karena belum tersedia data sasaran yang valid. Saat itu data dari BPJS Ketenagakerjaan masih belum rapi, namun kini kondisi data sudah jauh lebih baik.

Baca Juga: PSSI Sumringah, Skuad Timnas Indonesia Kini Punya Kedalaman Luar Biasa!

"BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta (gaji) dan sudah siap, maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk menargetkan untuk bantuan subsidi upah," pungkasnya.

Direncanakan para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta serta guru honorer akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama Juni dan Juli.

Bantuan ini akan menyasar 17,3 juta pekerja dan 288 ribu guru honorer, dengan anggaran total Rp10,72 triliun.

Baca Juga: Aksi Brutal Komplotan Pembobol Toko Dihentikan di Tol Sidoarjo, Dua Tewas Ditembak

Selain membahas pembatalan diskon listrik, Sri Mulyani juga membicarakan sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan dijalankan pemerintah selama Juni hingga Juli 2025.

Adapun total anggaran yang disiapkan untuk program sosial ini adalah Rp24,44 triliun, yang terdiri dari Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.