Kepala Komunikasi Kepresidenan: Reshuffle Kabinet Merah Putih Bisa Terjadi, Waktunya Masih Rahasia

INSIBERNEWS - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kemungkinan terjadi reshuffle atau perombakan kabinet dalam Kabinet Merah Putih sangat terbuka. Namun, ia memilih untuk tidak membocorkan kapan waktu pelaksanaannya dan siapa saja yang akan terkena perubahan.

Baca Juga: PSSI Sumringah, Skuad Timnas Indonesia Kini Punya Kedalaman Luar Biasa!

“Reshuffle itu memang bisa saja terjadi. Tapi soal kapan dan siapa yang akan diganti, itu sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto,” ujar Hasan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Hasan menambahkan bahwa Presiden Prabowo sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri. Berbagai isu dan spekulasi yang beredar tentang nama-nama yang akan diganti hanyalah opini publik yang tidak didasarkan pada fakta konkret.

Baca Juga: KPK Kembali Periksa Mantan Dirjen Kemnaker, Dokumen Penting Disita Terkait Kasus Tenaga Kerja Asing

“Presiden memiliki penilaian yang objektif dan komprehensif. Jadi, kabar miring atau rumor yang beredar itu lebih tepat dianggap sebagai dinamika politik dan bagian dari proses demokrasi,” tambah Hasan.

Baca Juga: Cadangan Beras Tembus 4 Juta Ton, Indonesia Mulai Bidik Pasar Ekspor

Mengenai pernyataan Presiden Prabowo yang meminta pejabat negara mundur jika merasa tidak mampu bekerja secara maksimal, Hasan menekankan bahwa peringatan itu bersifat umum dan bukan diarahkan pada menteri atau pejabat tertentu.

“Ini adalah pesan agar seluruh pejabat lebih serius dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Bukan ditujukan kepada individu tertentu,” jelas Hasan.

Baca Juga: Mobil Bekas Rasa Baru Bikin Geger, Industri Otomotif China Diterpa Skandal Penjualan

Meski demikian, Hasan tidak menampik bahwa reshuffle kabinet bisa menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan politik serta ekonomi ke depan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif penuh.