Masalah ini juga menegaskan pentingnya audit khusus, seperti yang direkomendasikan BPK.
Tanpa evaluasi menyeluruh, dana triliunan bisa terus “melayang” tanpa arah yang jelas.
Di sisi lain, publik dan stakeholder butuh jaminan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar berdampak bagi pembangunan dan bukan sekadar “menyubsidi” manajemen perusahaan.
Baca Juga: Aksi Buruh PT Pos 3 Juni: Tuntut Hapus KRIS BPJS dan Sistem Kemitraan yang Merugikan
Transparansi, akuntabilitas, dan kontrol internal adalah tiga hal yang harus diperkuat. Jika tidak, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap BUMN dan pengelolaan anggaran negara akan semakin terkikis.
Karena pada akhirnya, keberhasilan proyek strategis nasional bukan hanya soal dana yang digelontorkan, tapi juga tentang bagaimana dana itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Artikel Terkait
Ngaku Wartawan, Sebar Berita Bohong, Lalu Minta Uang: Ini Kronologi Lengkap Pemerasan LSN
Dedi Mulyadi Resmi Cabut Izin Tambang Gunung Kuda: Anak Korban Dijamin PendidikanĀ
Kemenkes Siaga COVID-19: Faskes Diminta Perkuat Deteksi & Pengawasan di Pintu Masuk RI
Longsor Tambang Gunung Kuda: Polisi Selidiki Kelalaian & Kesalahan Metode Penambangan
199 Ribu Jemaah RI Tiba di Tanah Suci Makkah, Siap Jalani Puncak Ibadah Menuju Arafah
Aksi Buruh PT Pos 3 Juni: Tuntut Hapus KRIS BPJS dan Sistem Kemitraan yang Merugikan
Ikut Program Tanazul, Jemaah Haji Tak Wajib Bayar Dam Meski Tak Mabit di Mina
Bulog Catat Rekor Serapan Beras, Mentan Amran Optimistis Capai Target Produksi Nasional 5 Juta Ton di 2026
Jangan Lupa Ibadah Wajib Demi Haji yang Sah dan Mabrur! Ini Pesan Penting Menag untuk Jemaah Indonesia
Optimisme Tanpa Batas! Erick Thohir Yakin Timnas Bisa Libas Cina dan Lolos Playoff Piala Dunia 2026