Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Bakal Digelar di IPDN, Fokus Penguatan Kepemimpinan Sipil

INSIBERNEWS - Kementerian Dalam Negeri kembali menggulirkan program retreat untuk para kepala daerah, kali ini memasuki gelombang kedua yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan bahwa lokasi kegiatan kali ini akan bergeser ke kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), berbeda dari pelaksanaan sebelumnya yang digelar di Akmil Magelang.

Baca Juga: Ketegangan AS-China Memanas: Beijing Kecam Rencana Pencabutan Visa Mahasiswa, Sebut Diskriminatif

"Insyaallah bulan Juni ini akan diadakan retreat gelombang kedua," ujar Bima Arya saat ditemui awak media pada Jumat (30/5).

Pemilihan kampus IPDN sebagai lokasi utama disebut Bima sebagai langkah strategis. Selain karena IPDN merupakan pusat pendidikan calon birokrat, suasana akademik yang kuat diharapkan bisa mendukung tujuan utama retreat, yaitu memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam konteks pemerintahan sipil. Bima menambahkan bahwa tanggal pastinya masih dalam proses pematangan.

Baca Juga: Kasus Kecelakaan Maut BMW, Polisi Selidiki Dugaan Upaya Tutupi Identitas Kendaraan

“[Tanggal] segera kita pastikan,” ujarnya. 

Mengenai jumlah peserta yang akan mengikuti retreat tahap kedua ini, Bima belum bisa memastikan secara rinci. Namun, ia memberi isyarat bahwa angkanya kemungkinan besar tidak jauh berbeda dari gelombang sebelumnya yang melibatkan sekitar 50 kepala daerah.

Beberapa peserta masih menunggu proses penyelesaian Penghitungan Suara Ulang (PSU) pasca Pilkada serentak, sehingga keikutsertaan mereka dalam agenda ini masih bergantung pada hasil final dari proses tersebut.

Baca Juga: Langit Gaza Mulai Tenang, Israel dan Hamas Sepakat Gencatan Senjata Sementara 60 Hari

“Kita masih menunggu kepastian jumlah peserta yang proses PSU,” jelasnya.

Retreat kepala daerah ini bukan sekadar ajang kumpul dan diskusi. Lebih dari itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai ruang refleksi bersama sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui berbagai sesi diskusi dan pelatihan, para kepala daerah diharapkan bisa lebih siap menghadapi dinamika birokrasi serta tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks di lapangan.

Baca Juga: 1,8 Juta Warga Tak Lagi Terima Bansos, Mensos: Ekonomi Mereka Sudah Lebih Mapan