KPAI Soroti Program Barak Militer untuk Siswa, Minta Gubernur Jabar Tunda Sementara

INSIBERNEWS - Program pengiriman siswa ke barak militer yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai sorotan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Lembaga ini meminta agar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghentikan sementara program tersebut sampai ada evaluasi menyeluruh terkait regulasi dan dampaknya terhadap anak.

Baca Juga: Geser Jepang, India Resmi Duduki Peringkat Keempat Ekonomi Terbesar Dunia

“Berdasarkan hasil pengawasan kami, kami minta agar program ini untuk sementara dihentikan,” ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

“Evaluasi harus dilakukan, khususnya mengenai aturan yang mendasari program ini dan bagaimana pelaksanaannya sejauh ini,” tambahnya.

Baca Juga: Markas Kodim Poso Kebakaran, TNI Bentuk Tim Gabungan Telusuri Penyebab

Jasra menjelaskan, KPAI tidak menolak program pendidikan disiplin, namun menekankan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan anak-anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan tidak boleh menimbulkan potensi trauma atau kekerasan terselubung.

Ia menekankan bahwa pendekatan pendidikan harus ramah anak, bukan bersifat menekan atau memaksa secara fisik maupun psikologis.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Penjaga Palang KA Magetan Sebagai Tersangka atas Tragedi Kecelakaan yang Tewaskan 4 Orang

Ia juga menyoroti perlunya analisis yang lebih dalam terhadap efektivitas program tersebut. Jasra menyebut bahwa belum ada indikator jelas yang menunjukkan bahwa metode barak militer ini efektif dalam membentuk karakter atau mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik.

“Kita perlu tahu, apakah benar ada perubahan positif yang signifikan atau justru menimbulkan dampak psikologis lain,” kata Jasra.

Baca Juga: Heboh! Restoran Ayam Goreng Widuran di Solo Ternyata Nonhalal, Muhammadiyah Desak Agar Diproses Hukum

Di tengah maraknya isu kekerasan di lingkungan pendidikan, KPAI mengingatkan bahwa semua program pembinaan harus tetap dalam kerangka pendidikan yang sehat, berempati, dan memanusiakan anak.

Pemerintah daerah diimbau lebih berhati-hati dalam merancang program-program ekstrem yang mungkin bertolak belakang dengan semangat perlindungan anak.