Gubernur Dedi Mulyadi Usulkan Wajib Militer bagi Pelajar Bermasalah, Ini Tujuannya

INSIBERNEWS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan wacana kontroversial yang bertujuan untuk mengatasi masalah pelajar yang terjerumus ke dalam geng motor dan tindak kekerasan di jalanan.

Dalam konferensi pers yang digelar di Pusdai Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 28 April 2025, Dedi menyampaikan bahwa salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah penerapan wajib militer bagi pelajar yang kerap terlibat dalam aksi tawuran atau kekerasan.

Baca Juga: Kapal Pengangkut Mobil Terbesar Dunia Milik BYD Mulai Pelayaran Perdana, Bawa 7.000 EV ke Brasil

Menurut Dedi, fenomena pelajar yang terlibat geng motor dan tindak kekerasan sudah menjadi permasalahan yang cukup serius di Jawa Barat.

Hal ini, kata dia, tidak hanya berdampak pada perilaku anak-anak tersebut, tetapi juga berisiko merusak proses pendidikan mereka.

Dedi menegaskan bahwa banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan baik karena masalah keluarga, yang akhirnya membawa mereka ke dunia pergaulan yang berbahaya seperti geng motor.

Baca Juga: Balita Ditemukan Tewas Terbakar di Kamar Kontrakan Kosambi, Polisi Kejar Pelaku

Wacana penerapan wajib militer ini, jelas Dedi, akan dirumuskan bersama para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pembinaan kepada pelajar yang mengalami kesulitan dalam pendidikan dan perilaku sosialnya.

"Ini bukan soal hukum atau kekerasan, tapi lebih kepada memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang membutuhkan bimbingan dan perhatian lebih," ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan wajib militer ini hanya akan dilakukan dengan persetujuan dari orang tua siswa.

Baca Juga: Penemuan Mayat di Penginapan Cibuntu, Polres Bekasi Selidiki Kasus Pembunuhan

Dedi menjelaskan bahwa pelajar yang terlibat dalam tawuran atau perkelahian jalanan akan dipilih untuk mengikuti program ini. Selama satu tahun, mereka akan menjalani pendidikan di lingkungan militer sebagai bagian dari pembinaan mental dan fisik, dengan harapan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

"Minimal mereka akan menghabiskan waktu enam bulan di barak tentara atau polisi untuk melatih kedisiplinan dan membentuk karakter," jelasnya.

Baca Juga: ASDP Indonesia Ferry Perluas Jangkauan di Kawasan Timur, Dukung Pariwisata dan Ekonomi Papua