Andy Budiman Kecam Usulan Pergantian Wakil Presiden Gibran, Sebut Itu Ancaman Bagi Demokrasi

INSIBERNEWS - Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, memberikan tanggapan keras terhadap tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan kepada MPR, dan Andy menilai hal ini sebagai langkah yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang sudah terbentuk.

Baca Juga: Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza, Siapkan Rumah Dinas hingga 100 Dokter Spesialis

Andy menegaskan bahwa keputusan terkait pemilihan wakil presiden adalah hasil dari Pemilu yang sah, dan kepercayaan rakyat harus dihormati.

"Mandat yang diberikan oleh rakyat melalui Pemilu harus dihargai dan dijalani hingga masa jabatannya berakhir," ujar Andy, menanggapi permintaan sejumlah purnawirawan jenderal TNI yang menginginkan perubahan posisi wakil presiden.

Baca Juga: Perayaan Paskah Dibatasi, Jemaat Kristen Palestina Dihalang Masuk Gereja Makam Suci oleh Pasukan Israel di Yerusalem

Lebih lanjut, Andy mengkritik tuntutan tersebut karena dianggap mengabaikan lebih dari 96 juta suara yang memilih pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

"Tuntutan ini jelas tidak menghargai kedaulatan rakyat, yang sudah memilih dengan hak suara mereka," tambahnya.

Ia menilai bahwa mengubah hasil Pemilu semata-mata berdasarkan ketidaksukaan hanya akan menciptakan preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Maling Bersenpi Tembak Warga Saat Curi Motor di Tebet, Korban Luka di Pinggul, Polisi Buru Pelaku Lewat Rekaman CCTV

Andy juga menekankan pentingnya pemisahan antara politik jangka pendek dan prinsip dasar demokrasi.

"Pernyataan semacam ini akan merusak kedamaian masyarakat. Perbedaan politik seharusnya diselesaikan melalui jalur Pemilu yang sudah diatur, bukan melalui manuver-manuver yang merusak stabilitas negara," ujar Andy.

Ia juga mengingatkan bahwa MPR seharusnya tidak dipergunakan untuk mengganti presiden atau wakil presiden hanya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga: Tersedia dalam Dua Bahasa, Kini Super App BRImo Semakin Ramah Pengguna