DPR Desak Pemerintah Bertindak, Ribuan Karyawan Sritex Terancam PHK Jelang Lebaran

INSIBERNEWS – Rencana penutupan PT Sritex dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar ribuan pekerja tidak menjadi korban dalam situasi ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Baca Juga: 84 WNI Korban Online Scam Dipulangkan dari Myanmar, Tiba di Indonesia Malam Ini

"Ujung-ujungnya, karyawan lagi yang harus menanggung akibatnya. Padahal mereka bekerja secara profesional, mengikuti aturan yang ditetapkan baik oleh perusahaan maupun pemerintah," ujar Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/2).

Menurutnya, kehilangan pekerjaan di saat kebutuhan rumah tangga meningkat menjelang Ramadhan dan Lebaran akan menjadi pukulan berat bagi para pekerja dan keluarganya.

Baca Juga: Hari Terakhir Kerja, 8.400 Karyawan Sritex Kena PHK, Perusahaan Tutup Total Awal Maret

Saleh mengingatkan bahwa dalam kunjungan kerja spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Sritex bersama Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menyatakan bahwa pemerintah memiliki skema untuk menangani permasalahan Sritex.

Saat itu, Menperin juga memastikan bahwa tidak akan ada PHK karyawan dalam opsi-opsi yang disiapkan. Namun, kenyataannya kini justru berbanding terbalik.

Baca Juga: Akhirnya Pilwalkot Banjarbaru Akan Dilakukan PSU Total dan Hadirkan Kotak Kosong

"Oleh karena itu, sekarang saatnya Pak Menperin turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif agar nasib ribuan karyawan tidak semakin terpuruk. Saya yakin sebagai menteri senior, Pak Agus Gumiwang punya solusi yang bisa membantu para pekerja," tambahnya.

Baca Juga: Kemeterian Agama Akan Gelar Sidang Isbat Ramadhan 1446 Hijriah Hari Ini

Saleh menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, mencari pekerjaan baru bukanlah perkara mudah, terutama bagi lebih dari 8.000 eks karyawan PT Sritex.

"Mereka ini masyarakat kelas pekerja yang setiap hari hanya fokus menghidupi keluarganya. Mereka tidak meminta lebih, hanya ingin kejelasan nasib. Karena itu, pemerintah harus proaktif, hadir, dan benar-benar berpihak pada rakyat," tegasnya.