Vietnam Terancam Gelombang PHK Besar Jika AS Berlakukan Tarif Impor

INSIBERNEWS - Vietnam kini menghadapi ancaman serius dalam sektor tenaga kerja setelah survei terbaru menunjukkan bahwa banyak perusahaan di negara itu bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ancaman ini muncul jika Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memberlakukan tarif impor terhadap produk asal Vietnam, yang bisa mengguncang industri manufaktur di negara tersebut.

Baca Juga: Pucat saat Sidang, Hotman Paris Dilarikan ke Rumah Sakit saat Jadi Saksi, Razman: Beliau Harus Sehat, Jangan Sampai Sakit

Menurut hasil survei yang dilakukan Kamar Dagang Amerika (AmCham) di Vietnam pada 4-11 Februari, sebagian besar investor AS yang beroperasi di Vietnam menyatakan kemungkinan besar akan memangkas jumlah karyawan jika kebijakan tarif impor diterapkan oleh Washington.

Khususnya di sektor manufaktur, lebih dari dua pertiga perusahaan AS yang beroperasi di Vietnam mengaku bersiap mengambil langkah PHK massal demi menekan biaya produksi.

Baca Juga: Luhut Akan Ciptakan AI Karya Anak Bangsa yang Mirip DeepSeek untuk Efisiensi Anggaran Pemerintah

Survei ini melibatkan lebih dari 100 anggota AmCham, termasuk perusahaan multinasional besar seperti Intel dan Nike.

Perusahaan-perusahaan ini memandang kebijakan tarif sebagai ancaman langsung terhadap keberlanjutan bisnis mereka di Vietnam.

Jika tarif impor diberlakukan, banyak perusahaan yang berpotensi mengalami peningkatan biaya operasional secara signifikan, yang pada akhirnya bisa berdampak pada efisiensi bisnis dan jumlah tenaga kerja yang dipertahankan.

Baca Juga: Menbud Fadli Zon Pastikan yang Disindir dalam Lagu Sukatani hanya Oknum Polisi

Vietnam sendiri selama beberapa tahun terakhir telah menjadi tujuan utama bagi banyak perusahaan AS yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada China.

Faktor seperti biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan stabilitas ekonomi membuat Vietnam semakin menarik bagi investor asing.

Namun, jika kebijakan tarif AS benar-benar diterapkan, keuntungan ini bisa berubah menjadi tantangan baru yang mengancam industri dan lapangan pekerjaan di negara tersebut.

Baca Juga: Indonesia Fasilitasi 46 WNI Korban TPPO Untuk Dipulangkan dari Myanmar