INSIBERNEWS - Presiden Jokowi telah memerintahkan TNI untuk melaksanakan rencana pembentukan angkatan siber.
Dalam perintah melaksanakan rencana pembentukan angkatan siber di TNI ini Presiden Jokowi menyampaikan kepada Panglima Jenderal TNI, Agus Subiyanto.
Menurut rencana, nantinya angkatan siber akan didominasi oleh personal dari warga sipil, bukan didominasi prajurit TNI.
Baca Juga: Ketahui! 4 Minuman Ajaib yang Ampuh Meredakan Nyeri Haid Secara Alami
Dilansir InsiberNews dari akun Instagram @narasinewsroom (6/9/2024), di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pembentukan angkatan siber di TNI nantinya akan membatasi gerak masyarakat sipil.
Karena angkatan siber, yang dibentuk untuk melindungi infrastruktur kritis dan menangani ancaman digital, sering kali mendapat dukungan besar dari anggaran pemerintah.
Namun, dalam pelaksanaannya, ada kekhawatiran bahwa lembaga ini dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk membatasi kebebasan berekspresi dan hak-hak digital masyarakat sipil.
Baca Juga: Bodyguard Atta Halilintar Dilaporkan Polisi Buntut Ancam Culik Wartawan
Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa angkatan siber dapat menggunakan alat dan teknologi canggih yang mereka miliki untuk memantau, mengawasi, dan membatasi aktivitas online.
Hal ini berpotensi merugikan aktivis yang sering menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapat, mengorganisir kampanye, dan berkoordinasi dalam upaya perubahan sosial.
Pengawasan yang ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi, memicu rasa takut di kalangan aktivis, dan menghambat mereka dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu.
Baca Juga: Silfester Matutina Dinilai Lakukan Red Hirring dan Appeal to Emotion Saat Klarifikasi, Apa Itu?
Selain itu, angkatan siber yang tidak transparan dalam operasi dan pengambilan keputusan dapat memicu kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan.