INSIBERNEWS – Pemerintah akhirnya memberikan penjelasan terkait meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang mengikuti pendidikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil).
Meski insiden tersebut menjadi sorotan publik, pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi kelalaian dalam pelaksanaan pelatihan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pendalaman sebelum menyimpulkan penyebab pasti meninggalnya para peserta. Menurutnya, ketiga kejadian itu terjadi pada fase awal pelaksanaan pelatihan.
Baca Juga: Survei Terbaru Ungkap Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Citra dan Kepuasan Ikut Naik
"Berdasarkan laporan yang kami terima, peristiwa tersebut terjadi pada hari pertama dan hari kedua pelatihan. Hingga saat ini belum ada indikasi kelalaian. Kami tentu menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam kepada keluarga para peserta," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan pemerintah belum dapat memastikan apakah faktor penyebab kematian berkaitan dengan kondisi kesehatan peserta, kemampuan fisik, aspek teknis pelaksanaan pelatihan, maupun faktor lain yang masih memerlukan investigasi lebih lanjut.
"Belum bisa disimpulkan karena proses pendalaman masih berlangsung. Semua kemungkinan masih dikaji," katanya.
Baca Juga: PBB Gerakkan Bantuan Darurat dan Tim SAR Global untuk Gempa Venezuela, Ribuan Jiwa Terdampak
Meski belum menemukan indikasi kesalahan prosedur, pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi peserta Program SPPI.
Evaluasi tersebut mencakup seluruh tahapan pelatihan, termasuk standar operasional, mekanisme pengawasan, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
"Seluruh proses akan kami evaluasi. Kalau nantinya ditemukan prosedur yang perlu diperbaiki, tentu akan segera dilakukan perbaikan," tegas Prasetyo.
Ia juga meluruskan bahwa pelatihan yang dijalani calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih bukanlah pendidikan militer penuh, melainkan pembekalan dasar yang menjadi bagian dari proses peningkatan disiplin dan kompetensi.
Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan agar para peserta memiliki kemampuan yang memadai saat menjalankan tugas di lapangan.