Ia menyoroti proses pembuatan film yang melibatkan perjalanan dan aktivitas dokumentasi di berbagai lokasi, yang menurutnya membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Orang sampai membuat video seperti itu, datang ke lokasi, terbang ke sana-sini, tentu membutuhkan biaya. Itu juga perlu dipertanyakan,” ujar Maruli.
Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam polemik film yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial maupun lingkungan akademik.
Baca Juga: Taiwan Tegas Tolak Klaim China, Respons Peringatan Trump soal Kemerdekaan
Yusril: Pembubaran Nobar Bukan Arahan Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan bahwa pembubaran nobar film *Pesta Babi* bukan kebijakan pemerintah pusat maupun instruksi aparat penegak hukum.
Yusril menilai tidak adanya pola pelarangan yang seragam menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara terpusat.
Menurutnya, sejumlah kampus bahkan tetap mengizinkan pemutaran film dokumenter tersebut.
“Melihat polanya, pembubaran nobar bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya dilakukan secara terpusat,” kata Yusril.
Yusril menjelaskan, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter yang mengangkat kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.
Film itu menyoroti isu lingkungan, kelestarian alam, serta hak ulayat masyarakat adat Papua yang dinilai terdampak oleh pembangunan.
Meski mengandung narasi yang dianggap provokatif oleh sebagian pihak, Yusril berpandangan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.
Perdebatan mengenai film ini pun terus berkembang, memperlihatkan benturan antara kebebasan berekspresi, kritik sosial, dan pertimbangan keamanan di tingkat daerah. ***