INSIBERNEWS - Isu kebutuhan puluhan ribu sapi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat menghebohkan publik dan menjadi perbincangan hangat.
Sebelumnya, pernyataan soal kebutuhan 19.000 sapi ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dalam sidang kabinet pada Desember 2025.
Saat itu, ia mengasumsikan terdapat sekitar 19.000 dapur SPPG yang beroperasi, sehingga jika semuanya memasak daging sapi, kebutuhan sapi akan mencapai angka tersebut.
Baca Juga: Siswa SD Jatuh dari Gedung 3 Lantai di Bali, Kondisi Korban dan Kejanggalannya Terungkap
Pernyataan itu kemudian menjadi viral dan menuai berbagai reaksi, terutama dari masyarakat yang jarang mendapatkan menu daging sapi dalam program MBG.
Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dijelaskan bahwa angka kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari bukanlah kondisi riil di lapangan, melainkan sekadar simulasi perhitungan.
Baca Juga: Hati-hati! Konsumsi Ikan Sapu-Sapu Disebut Bisa Rusak Otak hingga Ginjal
Pernyataan tersebut sebelumnya ia sampaikan dengan asumsi seluruh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Indonesia memasak menu daging sapi secara bersamaan.
“Angka itu hanya ilustrasi. Jika satu dapur SPPG memasak daging sapi, maka kebutuhannya sekitar satu ekor sapi. Tinggal dikalikan jumlah dapur jika semuanya memasak menu yang sama di hari yang sama,” jelas Dadan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Dalam praktiknya, satu dapur SPPG membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi untuk sekali masak. Jumlah tersebut setara dengan daging dari satu ekor sapi.
Baca Juga: Kasus Vape Narkoba Terbongkar, Frendry Dona alias Fhoku Masuk DPO Bareskrim
Namun, menu MBG tidak hanya berfokus pada daging sapi. Variasi makanan tetap dijaga dengan kombinasi sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan guna memastikan keseimbangan gizi bagi para penerima manfaat.
Meski program MBG telah berjalan di seluruh provinsi, BGN menegaskan bahwa hingga kini belum pernah ada kebijakan untuk menyeragamkan menu di seluruh Indonesia dalam satu waktu.