INSIBERNEWS - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno angkat bicara terkait isu reshuffle kabinet yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menegaskan kabar dirinya akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak benar.
Pernyataan itu disampaikan Pratikno saat ditemui awak media di sela acara peringatan hari lahir (harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026). Di tengah sorotan publik yang semakin kuat, Pratikno memilih menjawab singkat, namun tegas, untuk meluruskan informasi yang berkembang.
“Enggak mengundurkan diri,” ujar Pratikno. Jawaban singkat itu sekaligus menjadi bantahan langsung terhadap rumor yang menyebut dirinya akan meninggalkan jabatan Menko PMK dalam waktu dekat.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yakin IHSG Bangkit, Isu Bursa Dinilai Tak Guncang Fundamental Pasar
Tak berhenti di situ, Pratikno juga menepis isu bahwa ia telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Ia memastikan tidak pernah ada dokumen resmi yang ia ajukan terkait pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih.
“Enggak,” tegasnya sekali lagi. Sikap ini memperjelas bahwa kabar mundur yang beredar hanya sebatas spekulasi, bukan keputusan resmi ataupun langkah yang sedang ia tempuh.
Isu reshuffle kabinet memang kembali menguat setelah muncul kabar adanya perubahan posisi di pemerintahan. Salah satu pemicunya adalah penunjukan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan tersebut secara otomatis membuat kursi Wamenkeu kosong dan memunculkan berbagai spekulasi soal perombakan kabinet lanjutan.
Baca Juga: Wagub Sulbar Salim S Mengga Wafat, Pemprov Pastikan Dimakamkan di TMP Kalibata
Menanggapi dinamika itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa keputusan perombakan menteri adalah kewenangan penuh presiden, dan hanya presiden yang mengetahui kapan dan siapa yang akan diganti.
“Bilamana kemudian Bapak Presiden misalnya merasa perlu melakukan perbaikan atau perlu melakukan pergantian, ya itu sepenuhnya beliau yang tahu,” kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Pernyataan ini sekaligus memberi sinyal bahwa reshuffle bisa saja terjadi kapan pun, namun tidak bisa dipastikan oleh pihak lain.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya secara berkelanjutan. Namun ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan dilakukan lewat forum khusus yang diumumkan ke publik, melainkan berlangsung setiap hari sebagai bagian dari proses kepemimpinan.
Baca Juga: Muzani di Harlah 100 Tahun NU: NU Kuat Kalau Jemaahnya Sehat dan Dompetnya Tebal
“Yang perlu dipahami masalah kabinet, ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden dan kemudian Bapak Presiden tentu setiap hari melakukan evaluasi,” ujarnya. Dengan kata lain, penilaian terhadap kinerja menteri merupakan proses rutin yang melekat dalam kerja pemerintahan.
Dengan bantahan Pratikno ini, spekulasi soal pengunduran dirinya diharapkan mereda. Namun di sisi lain, isu reshuffle kabinet tetap berpotensi menjadi pembicaraan publik selama ada dinamika politik dan kebutuhan pengisian jabatan strategis di pemerintahan. Yang jelas, Pratikno menegaskan dirinya masih menjalankan tugas dan tidak pernah mengajukan mundur dari posisinya sebagai Menko PMK.