INSIBERNEWS – Penunjukan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal sebagai Noe Letto sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) terus menjadi perbincangan publik.
Musisi sekaligus tokoh publik ini resmi dilantik bersama 11 tenaga ahli lainnya oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, pada Kamis, 15 Januari 2026.
Pelantikan tersebut memicu beragam reaksi masyarakat. Sebagian mempertanyakan latar belakang Noe, sementara lainnya menilai kehadirannya justru membawa perspektif baru dalam isu pertahanan negara yang tidak melulu berkutat pada aspek militer.
Baca Juga: Perkuat Diplomasi Global, Indonesia Resmi Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gagasan Trump
Peran Tenaga Ahli: Memberi Masukan, Bukan Membuat Kebijakan
Menanggapi sorotan publik, Noe Letto angkat bicara melalui kanal YouTube pribadinya, Sabrang MDP Official, pada Kamis, 22 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa posisi Tenaga Ahli DPN tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan atau kebijakan negara.
“Tenaga ahli itu tidak membuat peraturan. Tugasnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Noe.
Ia menjelaskan, kontribusinya lebih bersifat analitis, yakni mengamati situasi nasional, membaca potensi risiko, serta menyusun rekomendasi demi perbaikan kondisi bangsa. Menurutnya, peran tersebut ibarat “indra” bagi negara melihat, mendengar, dan berpikir tentang apa yang sedang dan akan terjadi.
Sudah Lama Memberi Masukan, Kini dalam Kerangka Kelembagaan
Putra budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun ini mengungkapkan bahwa aktivitas memberi masukan kepada negara bukanlah hal baru baginya. Selama ini, ia kerap melakukannya melalui diskusi publik, forum kebudayaan, dan dialog lintas komunitas.
Perbedaannya, kini peran tersebut dijalankan secara resmi dalam kerangka kelembagaan negara. Noe menilai penyesuaian simbolik seperti mengenakan peci dan dasi hanyalah bagian dari proses dan tidak mengubah jati dirinya.
Respons atas Keresahan dan Kritik Publik
Noe tidak menampik adanya kritik dan keresahan masyarakat atas pengangkatannya sebagai Tenaga Ahli DPN. Ia secara khusus menyinggung komunitas Maiyah, gerakan sosial-budaya yang dirintis ayahnya dan memiliki ikatan kuat dengan dirinya.
“Posisi saya tidak mengubah apa pun. Saya tetap Maiyahan, karena itu yang utama dan nomor satu,” tegasnya.
Baca Juga: Mendikdasmen Luruskan Peran TKA, Bukan Penentu Tunggal Masuk PTN
Ia menekankan bahwa keterlibatannya di DPN tidak akan menggeser nilai, prinsip, maupun komitmennya terhadap ruang-ruang kebudayaan dan dialog masyarakat.