INSIBERNEWS - Pemerintah kembali menata tata kelola minyak goreng rakyat dengan menerbitkan regulasi baru. Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 yang mengatur minyak goreng sawit kemasan serta distribusi Minyak Goreng Rakyat (MGR).
Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan mulai diundangkan pada 12 Desember 2025. Sesuai ketentuan, aturan ini akan berlaku efektif 14 hari setelah diundangkan, sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan mekanisme distribusi dan pelaporan.
Baca Juga: Harga CPO Terus Melemah, Tekanan Global dan Stok Jadi Beban Pasar
Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan dalam menyalurkan minyak goreng rakyat, khususnya produk MinyaKita. Pemerintah mewajibkan BUMN pangan untuk mengambil porsi distribusi paling sedikit 35 persen dari total penyaluran.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasaran. Dengan keterlibatan lebih besar dari BUMN, pemerintah berharap distribusi MinyaKita bisa lebih merata, terutama ke daerah-daerah yang selama ini rawan kekurangan pasokan.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Setiap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok minyak goreng rakyat diwajibkan mematuhi ketentuan distribusi, pelabelan, serta pelaporan sesuai aturan yang berlaku.
BUMN pangan seperti Bulog diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan MinyaKita tersedia dengan harga terjangkau. Selain menyalurkan langsung ke pasar, BUMN juga diminta bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha ritel.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang kerap terjadi saat pasokan terbatas. Dengan sistem distribusi yang lebih terkendali, fluktuasi harga di tingkat konsumen diharapkan dapat ditekan.
Melalui Permendag ini, Kementerian Perdagangan menegaskan komitmennya menjaga akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga wajar. Ke depan, pengawasan akan diperketat dan sanksi disiapkan bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan distribusi minyak goreng rakyat.***