Prabowo Tegaskan Kepala Daerah Papua Harus Kerja Nyata, Langgar Hukum Siap Dicopot

INSIBERNEWS - Presiden Republik Indonesia memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah se-Papua dalam pertemuan yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/12/2025). Dalam forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang bekerja serius dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota, Presiden menyampaikan pesan tegas bahwa pemerintah pusat tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pejabat daerah yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Terlebih lagi, apabila terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Menurut Presiden, jabatan kepala daerah adalah amanah besar yang harus digunakan sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi pemimpin yang bekerja setengah hati atau hanya mengejar kepentingan pribadi dan kelompok.

Baca Juga: Ferry Irwandi Terharu Lihat Panen Cabai Warga Aceh Tengah Usai Banjir Bandang

“Oleh karena itu, pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum dan mengusut segala bentuk penyelewengan,” ujar Presiden dalam arahannya.

Ia menambahkan, komitmen penegakan hukum tersebut akan dijalankan secara konsisten dan tanpa kompromi. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan, baik yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di wilayah Papua.

“Dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat yang tidak mampu. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, ras, atau suku mana,” tegasnya.

Baca Juga: Aliran Rp809,6 Miliar di Balik Proyek Chromebook Kemendikbudristek, Nama Nadiem Disebut di Sidang Tipikor

Arahan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan roda pemerintahan di Papua berjalan efektif dan bersih. Presiden juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan Papua membutuhkan aparatur daerah yang disiplin, jujur, dan benar-benar hadir untuk masyarakat.

Selain soal penegakan hukum, Presiden turut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta para kepala daerah aktif berkoordinasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan program-program nasional benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua. Dengan kepemimpinan daerah yang tegas, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik, Presiden berharap pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkeadilan.***