INSIBERNEWS - Pernyataan mantan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang kembali mengungkit bantuan kemanusiaan untuk Aceh pascatsunami 2004, kembali memantik perdebatan dan emosi publik di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Aceh yang merasa luka lama seolah dibuka kembali.
Ucapan tersebut merujuk pada bantuan Australia senilai sekitar 1 miliar dolar AS yang saat itu disalurkan untuk pemulihan Aceh, yang kemudian dikaitkan Abbott dalam konteks diplomasi saat Australia berupaya mencegah eksekusi dua warganya yang terjerat kasus narkotika di Indonesia.
Bagi banyak pihak di Indonesia, pernyataan itu dinilai tidak pantas karena seolah menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai alat tawar politik, sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai solidaritas kemanusiaan yang seharusnya berdiri di atas kepentingan apa pun.
Reaksi publik pun tak terbendung, mulai dari kecaman keras di media sosial hingga aksi simbolik penggalangan “koin untuk Australia” yang digagas mahasiswa di Aceh sebagai bentuk protes atas sikap yang dianggap merendahkan martabat rakyat Indonesia.
Di tengah sorotan ini, muncul kembali wacana pentingnya menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa dalam pengelolaan bantuan luar negeri, khususnya saat menghadapi bencana alam yang kerap membuka ruang masuknya kepentingan asing.
Baca Juga: Balpres Disorot, Menkeu Bongkar Dugaan 'Pengusaha Vokal' yang Ternyata Abai Bayar Pajak
Sejumlah pengamat menilai Indonesia harus semakin serius membangun kemandirian dalam penanggulangan bencana, mulai dari penguatan sistem peringatan dini, kesiapan logistik, hingga kapasitas rehabilitasi agar ketergantungan pada pihak luar bisa dikurangi secara bertahap.
“Solidaritas internasional itu penting, tapi jangan sampai membuat bangsa ini berada di posisi yang bisa ditekan atau dipermalukan dalam momen-momen strategis,” ujar Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).
Ia juga menekankan bahwa setiap bantuan luar negeri semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat diaudit dengan jelas dan tidak menyisakan celah politik yang bisa disalahgunakan di kemudian hari.
Baca Juga: Hubungan Berakhir, Dearly Joshua Singgung Orang Ketiga saat Masih Berhubungan dengan Ari Lasso
“Ketika bencana datang, bangsa ini tidak boleh hanya selamat secara fisik, tapi juga harus tetap terhormat secara moral dan politik. Di situlah pentingnya transparansi dalam tata kelola bantuan,” tegas Iskandar.
Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya lahir dari empati, bukan sebagai alat diplomasi transaksional yang dapat melukai perasaan korban dan bangsa penerima.
Ke depan, Indonesia dituntut semakin tegas dalam menempatkan kerja sama internasional sebagai hubungan yang setara dan saling menghormati, agar solidaritas global tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kedaulatan dan harga diri nasional.***